Retreat Kepala Daerah Digelar 21-28 Februari 2025, Bima Arya: Sejalan dengan Efisiensi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Retreat Kepala Daerah digelar 21-28 Februari 2025, Bima Arya: Sejalan dengan efisiensi anggaran.

Retreat 505 kepala daerah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025, atau satu hari sebelum pelaksanaan retreat.

Baca juga: Terjawab Kenapa Pelantikan Gubernur Aceh 2025 Lebih Cepat dari Kepala Daerah Lain, Ini Kata Mendagri

Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 justru sejalan dengan efisiensi anggatan yang dilakukan pemerintah.

Pasalnya kata Bima, sebelum adanya retreat pembekalan Kepala Daerah dilakukan oleh Lemhanas selama dua bulan. Belum lagi pembekalan yang digelar oleh BPSDM Kemendagri.

"Sebetulnya justru ini efisiensi tadinya pembekalan kepala daerah sebelum sebelumnya beberapa kali dan lebih lama. Lemhanas dua bulan, BPSDM kemendagri sebelumnya, nah ini disatukan dan satu minggu. Jauh lebih hemat," kata Bima, Selasa (11/2/2025).

Bima mengatakan sewaktu terpilih menjadi Wali Kota Bogor, Jawa Barat ia harus mengikuti pembekalan tersebut. Sementara itu untuk anggaran retreat sendiri kata Bima akan menggunakan anggaran yang tersedia di Kemendagri.

"Itu anggaran yang sudah ada di Kemendagri," katanya.

"Kalau daerah itu dianggarkan dari biaya perjalanan kepala daerah yang memang selalu ada pos untuk rangkaian pelantikan dan pembekalan," imbuhnya.

Sementara itu untuk anggaran retreat sendiri kata Bima, pihaknya masih melakukan penghitungan ulang. Anggaran retreat akan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Masih kita hitung ulang, karena ada efisensi kan," pungkasnya.

Baca juga: Rudy Mas’ud Siap Ikut retreat, Pembekalan untuk 505 Kepala Daerah Digelar di Akademi Militer

Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Bima menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari kepala daerah yang tidak memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang perkaranya telah dinyatakan dismissal.

Untuk daerah yang masih bersengketa, Bima menyatakan akan menunggu keputusan dari MK.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retreat.