Tribun Kaltim Hari Ini
Guru di Mahulu Tutup Sekolah dan Mogok Massal, 'Kami Hanya Berharap Keadilan'
Sejumlah sekolah Mahulu memilih umenutup sekolah dan melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan TPP
TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya di Kecamatan Ujoh Bilang, memilih untuk menutup sekolah dan melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mereka terima.
Aksi ini berlangsung sejak Selasa (11/2) dan masih berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan.
Kepala SDN 02 Ujoh Bilang, Didin Suaidin, menegaskan bahwa para guru tidak meminta lebih dari instansi lain, melainkan hanya ingin kesetaraan.
"Tidak lebih, tidak kurang dengan instansi lain. Kalau itu pertimbangan, kami hanya berharap keadilan," katanya, Selasa (11/2/2025).
Baca juga: Kepala SDN 02 Ujoh Bilang Mahulu Sebut Guru Tidak Meminta Lebih hanya Ingin Kesetaraan
Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, para guru berharap ada solusi konkret terkait permasalahan ini.
Namun, mereka kecewa karena keputusan final belum dapat diberikan.
Sebagaimana diketahui sehari sebelumnya para guru melakukan RDP dengan DPRD Mahulu.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah ketimpangan dalam pemberian TPP.
Dalam pertemuan tersebut para guru merasa kebijakan yang diterapkan Pemkab Mahulu membuat mereka merasa tidak dihargai.
Karena seluruh ASN di Mahulu mendapatkan kenaikan TPP, kecuali guru.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan tenaga pendidik.
"Untuk pertemuan RDP kemarin, kami mengharapnya solusi dan keputusan final seperti apa. Ternyata itu belum bisa dikasih keputusan final," lanjut Didin.

Ketua DPRD Mahulu, yang hadir dalam RDP tersebut, menyatakan bahwa aspirasi para guru akan diteruskan ke pimpinan daerah dan selanjutnya dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemarin Ibu Ketua Dewan DPRD kita menyampaikan mereka masih akan melanjut membawa aspirasi kami ini ke pimpinan-pimpinan daerah. Akan dibahas bersama, kemudian akan dilanjutkan ke Mendagri," tuturnya.
Didin Suaidin, juga menyatakan menyatakan bahwa perjuangan ini sudah berlangsung sejak lama, namun hingga kini belum ada perubahan yang signifikan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.