Pemkab Mahulu Berkomitmen Jalankan Program Prioritas di Tengah Rasionalisasi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas meskipun ada kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.

Salah satu yang tetap menjadi fokus adalah program-program dasar dan wajib, termasuk persiapan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).  

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran, terutama dalam perjalanan dinas, merupakan instruksi langsung dari pusat dan harus diikuti.  

"Mau tidak mau, karena ini sudah instruksi dari pemerintah pusat, ya kita laksanakan. Namun, kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan sesuai prioritas," katanya, Sabtu (9/2/2025).

Baca juga: Gereja Santo Bonifasius Bakal Diresmikan 14 Februari 2025, Pemkab Mahulu Matangkan Persiapan

Pemkab Mahulu memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program-program penting, terutama yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja kunci (IKK) dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).  

"Walaupun ada pemangkasan anggaran, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tetap harus dijalankan. Terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan SPM dan indikator kinerja kunci IKK di LPPD, itu harus diutamakan," tuturnya.  

Selain itu, Pemkab Mahulu juga telah membahas persiapan menghadapi TMMD, yang menjadi salah satu program penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.  

"Selain rasionalisasi anggaran, kita juga membahas persiapan TMMD. Program ini harus tetap berjalan karena memiliki dampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Evaluasi Program Kelas Kerja Sama dengan Fisipol Unmul, Fokus Tingkatkan Kapasitas ASN

Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

Ia menekankan bahwa pemangkasan tidak boleh membuat program wajib dan dasar terabaikan.  

"Jadi jangan sampai pemangkasan itu membuat program wajib dan dasar tidak dianggarkan. Itu tidak boleh terjadi, karena program tersebut adalah kewajiban utama pemerintah daerah," ujarnya.  

Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan anggaran.  

"Kita harus tetap memprioritaskan program-program yang menjadi hak dasar masyarakat. Rasionalisasi boleh dilakukan, tetapi program-program prioritas dan kewajiban dasar tetap harus dilaksanakan oleh OPD sebagai amanah dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh Bupati," jelasnya.  

Dalam pertemuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) melaporkan bahwa instruksi pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan telah diterima dan saat ini dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan pagu baru yang diberikan.  

"BP4D tadi sudah melaporkan bahwa instruksi dari Kementerian Keuangan sudah keluar. Saat ini kita sedang menyesuaikan anggaran berdasarkan pagu baru," imbuhnya.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Siap Hadapi Dinamika Kebijakan 2025, Rasionalisasi Anggaran hingga Kemandirian Pangan