Guru di Mahulu Tutup Sekolah dan Mogok Massal, 'Kami Hanya Berharap Keadilan'

"Harapannya, apa yang kami keluhkan didengar oleh pihak yang di atas kami, kemudian diperjuangkan," katanya, 

Menurutnya, para guru sudah menyampaikan aspirasi terkait kenaikan TPP sejak lama, bahkan sejak tahun 2023.

Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengakomodasi tuntutan mereka, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain telah mengalami kenaikan. 

"Kalau dari saya, kalau dari guru-guru, ini sudah diperjuangkan di awal, bahkan di 2023. Tetapi sepanjang waktu itu sampai sekarang tahun 2025 belum ada perubahan," tegasnya. 

Kondisi ini memicu kekecewaan besar di kalangan guru, yang mempertanyakan alasan di balik stagnasi TPP mereka. 

Mereka merasa tidak mendapatkan penjelasan yang transparan, terutama jika dibandingkan dengan OPD lain yang telah mengalami penyesuaian. 

"Kami mempertanyakan alasan sebenarnya kami tidak naik, sedangkan yang lain itu apa alasannya?" ucapnya. 

Pihak pemerintah daerah sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan TPP sudah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Namun, bagi para guru, jawaban tersebut belum cukup menjelaskan alasan mengapa mereka tidak mendapatkan kenaikan yang sama seperti instansi lainnya. 

"Mereka dari pihak yang mengusung tim anggaran TPP itu menyampaikan bahwa itu sesuai aturan," tuturnya. 

Cukup Bersabar

Sementara Kepala SDN 001 Ujoh Bilang, Florentina, menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah ha yang mudah, mengingat dampaknya bagi para siswa.

Namun, ia menegaskan bahwa para guru telah cukup bersabar dalam menuntut hak mereka. 

"Sekolah ditutup ini ada dampak yang sangat luar biasa bagi siswa kami, tetapi kami sebagai pendidik sangat menyadari itu," katanya. 

Menurutnya, kesenjangan TPP antara tenaga pendidik dengan tenaga teknis dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintahan daerah semakin sulit diterima. 

Baca juga: Guru di Kecamatan Ujoh Bilang Mahulu Mogok Mengajar, Tuntut Keadilan Tambahan Penghasilan Pegawai