Berita Samarinda Terkini

Efisiensi Anggaran, Pemkot Samarinda Berharap Program Probebaya Tetap Berjalan Optimal

Efisiensi anggaran, Pemkot Samarinda berharap program Probebaya tetap berjalan optimal.

Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari
PROBEBAYA - Penyerahan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kecamatan Samarinda Seberang, 11 Oktober 2023. Program yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT ini diharapkan tetap berjalan optimal meski ada kebijakan efisiensi anggaran. (TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA SARI) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berjalan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. 

Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dari skala kecil di tingkat rukun tetangga (RT) dengan alokasi dana sebesar Rp100 juta per RT.

Alokasi anggaran tersebut dibagi menjadi 60 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat.  

Namun, muncul kekhawatiran terkait potensi dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

Inpres tersebut menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp306,7 triliun secara nasional untuk mendukung program prioritas pemerintah.  

Baca juga: Andi Harun Berkomitmen Memperluas dan Memperkuat Program Unggulan Probebaya di Kaltim

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Ibrahim, berharap program Probebaya tidak terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran ini.

Menurutnya, program yang menyentuh langsung masyarakat ini sangat penting untuk dilanjutkan tanpa pemotongan yang signifikan.  

"Semua memang akan terkoneksi, namun mudah-mudahan Probebaya tidak. Sebab itu berhubungan dengan masyarakat langsung, mudah-mudahan tidak terlalu banyak imbas ke sana," ujar Ibrahim.  

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap akan mengikuti arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi anggaran akan dilakukan sesuai ketentuan, namun diharapkan tidak mengganggu program yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.  

Ibrahim menjelaskan, dampak penghematan anggaran di Samarinda tidak akan sebesar yang dirasakan pemerintah provinsi.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda berada di angka Rp 5 triliun.

Meski demikian, Pemkot Samarinda tetap harus melakukan penyesuaian anggaran.  

"Yang jelas Pemkot menyesuaikan. Tapi tetap imbasnya ada, kita tetap dipotong," jelas Ibrahim.  

Baca juga: Pemkot Samarinda Beri Apresiasi RT Terbaik, Tambahan Dana Probebaya untuk Maksimalkan Pembangunan

Lebih lanjut ia menyatakan, pemotongan anggaran kemungkinan besar akan menyasar pos yang sifatnya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas yang diperkirakan akan dipangkas hingga 50 persen. 

Namun, hingga saat ini, nilai total anggaran yang akan terpangkas di APBD Samarinda masih belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap perhitungan dan pemetaan.  

"Tapi untuk nilai total keseluruhan, kita belum tahu. Masih pertemuan awal dan nanti dari sisi pendapatan pun akan digambarkan lagi," pungkasnya. (*) 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved