Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II di Samarinda Tolak Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II memadati kawasan DPRD Kaltim, Senin (17/2/2025).

Mahasiswa berdiri dan berkumpul di depan gerbang utama DPRD Kaltim itu, dalam rangka berdemonstrasi yang bertajuk 'Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan'.

Dari Pantauan Tribunkaltim.co pada pukul 14.30 Wita para demonstran bejalan kaki dari titik kumpul di Islamic Centre Samarinda dan kemudian berjalan kaki menunju Kantor DPRD Kaltim.

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini menimbulkan kemacetan dari jalur Islamic Centre Samarinda Jalan Cendana- jalan Tengkawan hingga jalan Teuku Umar di depan Kantor DPRD Kaltim. 

Dalam aksi ini, para demonstran membawa sejumlah bendera dari berbagi lembaga sebagai tanda pengenal.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Kembali Lagi ke DPRD Kaltim, Aksi Tolak Kampus Kelola Tambang

Bukan hanya itu, mereka juga membawa spanduk dan poster dengan berbagi tulisan, seperti satu anak makan siang gratis menghilangkan makan malam sekeluarga, tolak untuk Angkatan Bersenjata, Kami Butuh Buku Bukan Pembunuh.

Andi Mauliana Muzakkir, Humas Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II menyatakan aksi tersebut mengingatkan pemerintah harus membuka diri atas kebijakan yang dianggap tidak prorakyat dan mengancam dunia pendidikan. 

"Sistem ini perlu diperbaiki, perlu dievaluasi total, sehingga kami memanfaatkan untuk mengingatkan dan memperingatkan kepada pihak pemerintah agar segera membatalkan kebijakan yang mengancam dunia pendidikan," ujarnya. 

Dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa perwakilan lembaga dari berbagai kampus di Kota Samarinda ini, meminta dan menuntut kepada Prabowo-Gibran agar mengevaluasi mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada lingkungan pendidikan yang dapat menguburkan masa depan anak bangsa. 

Pada aksi yang bertajuk 'Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan' ini membawa beberapa tuntutan penting diantaranya 

-Cabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, kemudian naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.

-Tolak Revisi Minerba,

-Tolak Makam Bergizi Gratis (MBG).

"Ini sangat melanggar konstitusi  harap pemerintah menjalankan sesuai dengan konstitusi UUD 1945," ujarnya

Dirinya juga menilai dengan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi dunia pendidikan dan sejumlah sektor lain menjadi korban dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan.