Guru di Mahulu Mogok Mengajar, Menuntut Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Aksi unjuk rasa para guru di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang menuntut kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. 

Para guru bahkan melakukan aksi mogok mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Mahulu, Samson Batang, mengaku terkejut dengan aksi tersebut dan memastikan bahwa tuntutan para guru sudah disampaikan ke pihak terkait.  

"Kaget juga ya ada demo sejak kemarin itu," ujarnya, Selasa (18/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa setelah aksi unjuk rasa terjadi, dirinya mendapat banyak pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan media. 

Baca juga: Pemkab Mahulu Bakal Bangun Religi Center, Lokasi Masih Tahap Kajian Teknis

"Saya banyak dapat telepon dari Polres, dari Kodim, dari wartawan," jelasnya. Tak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMB) juga turut menanyakan perkembangan situasi mengingat isu ini telah menyebar luas.  

Menanggapi tuntutan para guru, Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa proses kenaikan TPP membutuhkan waktu dan mekanisme tertentu.  

"Saya sebagai kepala dinas menyampaikan aspirasi teman-teman guru, keinginan mereka untuk menaikkan TPP sudah kita sampaikan. Kalau (keputusan soal) TPP itu perlu proses," sebutnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mencari solusi agar tuntutan para guru dapat diakomodasi dengan adil.  

"Karena sudah terjadi mogok kerja (mengajar), kita juga dari kemarin menyampaikan kepada kepala sekolah (kepsek) SD, SMP untuk mengendalikan keadaan di lapangan," imbuhnya. 

Menurutnya, sejumlah kepala sekolah sempat bertanya bagaimana cara meredam aksi para guru di lapangan, terutama setelah adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah.  

"Bahkan ada yang bertanya bagaimana mengendalikan teman-teman guru? Kami ini kan perlu jawaban, apa solusi setelah adanya RDP itu? Mungkin pada intinya mereka menginginkan hasil (keputusan Pemkab Mahulu) yang akan disampaikan nanti ke guru-guru," sebutnya.  

Ia menyebutkan bahwa salah satu usulan yang muncul dalam diskusi dengan Wakil Bupati adalah opsi untuk tidak menaikkan TPP sama sekali jika memang belum memungkinkan. 

Menurutnya, kebijakan ini dapat meredam kecemburuan di antara para guru yang merasa ada ketidakadilan dalam pembagian kenaikan tunjangan.  "Kalau tidak ada kenaikan (tunjangan ASN lain), saya kira keadaan itu cepat diredam," katanya. 

Ia menambahkan bahwa ketidakadilan kenaikan TPP menjadi salah satu pemicu utama kekecewaan di kalangan guru.  "Ada yang naik, ada yang tidak. Ketidakadilan mungkin itu yang membuat mereka cemburu," ucapnya.  

Samson pun berharap jika ada kenaikan TPP, sebaiknya diberikan secara merata, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.  "Maunya saya, kalau ada kenaikan tunjangan itu, naik semua, walaupun tidak banyak," tuturnya.  

Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji usulan kenaikan TPP bagi para guru dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, sembari mencari solusi terbaik untuk meredam aksi mogok yang telah mengganggu proses belajar mengajar.(*)