Jadwal RDP Ulang Bahas Polemik Jembatan Taman Sari Satu di Perumahan Wika Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Upaya mediasi terkait polemik Jembatan Taman Sari Satu berujung pada ketegangan antara warga dan DPRD baru-baru ini.

Lantaran hal itu, Komisi III DPRD Kota Balikpapan  menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Perumahan Wika Balikpapan. 

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengatakan RDP ini bertujuan mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait akses jalan yang menjadi perdebatan.

Yusri menegaskan bahwa pihaknya akan mengundang seluruh ketua RT di lingkungan Perumahan Wika, tokoh masyarakat, serta instansi terkait seperti Disperkim, Dishub, Dinas PU, Asisten I dan II, lurah, dan camat.

Baca juga: Uji Coba Jembatan Wika-Balikpapan Baru yang Dibuka 2 Arah Picu Polemik, Warga Sebut Tak Adil

“Kami akan memanggil semua pihak agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi konflik berkepanjangan. Harus ada kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak,” ujar Yusri kepada TribunKaltim.co pada Rabu (19/2/2025).

Dia menegaskan, langkah ini diambil setelah muncul keluhan dari warga di media sosial yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan sebelumnya

Menurut Yusri, polemik ini muncul akibat perbedaan persepsi terkait pihak yang dianggap tidak kooperatif dalam pembukaan akses jalan.

Sebelumnya, warga Perumahan Pemda disebut menolak pembukaan jalan, namun setelah melalui pembahasan, mereka akhirnya menerima keputusan tersebut.

Ironisnya, kini warga Perumahan Wika justru keberatan, padahal banyak masyarakat yang menginginkan jalan itu tetap dibuka karena dapat memangkas waktu tempuh menuju Balikpapan Utara dan sekitarnya.

Awalnya warga Perum Pemda yang keberatan, tetapi setelah diskusi mereka menerima.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Pemkot Sediakan Fasilitas Bermain Anak di Setiap Ruang Terbuka Hijau

"Sekarang gantian warga Wika yang merasa keberatan, padahal banyak yang justru ingin akses ini dibuka agar perjalanan lebih mudah dan kemacetan bisa berkurang,” jelasnya.

Yusri memahami bahwa ada sebagian warga yang merasa tidak nyaman dengan dibukanya akses jalan tersebut.

Oleh karena itu, solusi alternatif perlu dicari agar semua pihak merasa diakomodasi. Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah penerapan sistem buka-tutup jalan pada malam hari.

“Kita bisa terapkan aturan yang disepakati bersama, misalnya jalan dibuka hanya hingga pukul 22.00 WIB agar tetap ada kontrol bagi warga sekitar,” sarannya.

Yusri menegaskan bahwa warga Perumahan Wika tetap merupakan bagian dari Kota Balikpapan.