Tribun Kaltim Hari Ini
Tunduk Perintah Megawati, Pramono Anung Ditunjuk jadi Juru Runding dengan Kemendagri soal Retreat
Pramono Anung telah ditunjuk oleh Megawati sebagai juru runding antara PDIP dan Kemendagri soal keikutsertaan kepala daerah dalam retreat di Magelang.
"Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden," imbuh dia.
Baca juga: Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat, Jokowi: Harusnya Hadir, yang Undang Presiden
Rugi Sendiri
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menganggap kepala daerah yang memilih tak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan rugi.
"Kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing."
"Jadi yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Tito mengatakan, dalam retret kali ini para kepala daerah memiliki kesempatan untuk saling mendapatkan relasi. Selain itu, mereka berkesempatan untuk mengenal menteri yang memberikan materi selama acara berlangsung.
Mereka, kata Tito, bisa secara langsung menanyakan kendala atau kesulitan mereka di daerahnya.
Keuntungan-keuntungan itu, menurut Tito, bisa menjadi bekal mereka selama menjabat lima tahun ke depan.
"Orientasi kepala daerah sangat-sangat penting, bukan kepentingan pusat tetapi daerah itu sendiri, supaya kepala-kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun melangkah."
"Mereka (yang tidak ikut retret) kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri dan juga kenal dengan gubernur. Mereka harus cari jalur sendiri untuk kenal," kata Tito.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2) kemarin.
Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2).
Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tambahnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.