Bontang Kekurangan Guru, Wakil Walikota Agus Haris Lirik Konsep Outsourcing di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Kota Bontang mengalami kekurangan tenaga pengajar atau guru. Wakil Walikota Bontang, Agus Harus pun membuat terobosan untuk mengatasi hal ini. 

Saat berbincang dengan TribunKaltim.co, Wakil Walikota Bontang, Agus Haris menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan persoalan Bontang kekurangan tenaga guru, Selasa (25/2/2025). 

Di antaranya yang dia singgung soal mencontoh Kota Jakarta. Memakai sistem outsourcing yang bisa saja diberlakukan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. 

Menurut Agus Haris, outsourcing adalah sebagai solusi sementara. Walaupun tampak ganjil, skema ini telah diterapkan di DKI Jakarta, tenaga pengajar direkrut melalui mekanisme kontrak dengan pihak ketiga.

Baca juga: Upaya Wakil Walikota Agus Haris untuk Mengatasi Kekurangan Guru di Bontang Kaltim 

"Kami akan mempelajari sistem outsourcing yang sudah diterapkan di Jakarta. Ini bisa menjadi opsi untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik," kata Agus Haris.

Menurut dia, Kota Bontang tengah menghadapi krisis tenaga pengajar, dengan kekurangan guru yang diperkirakan mencapai 137 orang pada tahun 2025.

Kondisi ini semakin parah seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) guru belum mencukupi kebutuhan.

Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Bontang, Agus Haris yang ditemui TribunKaltim.co di sela kegiatan perayaan HUT ke 106 Damkar di Stadion Bessai Berinta, Kota Bontang memberikan penjelasan.

Dia menyatakan, permasalahan ini harus segera diatasi agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.

Baca juga: Walikota Basri Rase Yakin Neni-Agus Haris Mampu Membawa Bontang Lebih Maju

"Ini harus menjadi perhatian serius. Kami sudah menerima laporan dari dinas terkait dan DPRD, dan kami akan mencari solusi secepatnya," ujar Agus Haris, Selasa (25/2/2025).

Wakil Walikota Agus Haris berpendapat ada dua skema utama yang bisa ditempuh pemerintah. 

Pertama, membuka formasi khusus ASN guru. Langkah ini perlu koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Ia mengungkapkan akan menunggu Walikota Neni Moerniaeni untuk kemudian menindaklanjuti persoalan ini dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Kementerian Pendidikan 

"Target kita adalah membuka formasi khusus bagi ASN guru di Bontang. Itu satu," ujarnya.

Baca juga: Wagub Kaltim Mulai Ngantor Besok, Prioritaskan Percepatan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Di sisi lain yang bisa dipertimbangkan adalah skema outsourcing jika usulan pertama tidak bisa ditempuh dalam waktu dekat.