Berita Bontang Terkini

Bontang Kekurangan Guru, Wakil Walikota Agus Haris Lirik Konsep Outsourcing di Jakarta

Kota Bontang mengalami kekurangan tenaga pengajar atau guru. Wakil Walikota Bontang, Agus Harus pun membuat terobosan.

Penulis: Ilo | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN
GURU BONTANG KURANG - Wakil Walikota Bontang, Agus Haris saat ditemui disela kegiatan pembukaan Kompetisi keterampilan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan tingkat nasional di Stadion Bessai Berinta, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (25/2/2025). Agus Haris beber, Kota Bontang tengah menghadapi krisis tenaga pengajar, dengan kekurangan guru yang diperkirakan mencapai 137 orang pada tahun 2025. Dirinya berpendapat, ada dua skema utama yang bisa ditempuh pemerintah. (TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN) 

Mengajar Lintas Mata Pelajaran

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono, krisis guru ini terjadi karena banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dalam tiga tahun terakhir.

"Pada 2023, ada 58 guru yang pensiun, di 2024 sebanyak 32 guru, dan di 2025 nanti akan ada 47 guru yang pensiun. Totalnya sekitar 137 orang, sementara rekrutmen guru baru belum mencukupi," ungkap Bambang.

Upaya untuk menutup kekurangan ini melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih jauh dari target.

Baca juga: Pemprov Kaltim Perjuangkan Ribuan Guru Honorer Jadi ASN

Pada tahap pertama tahun ini, hanya 8 orang yang diterima dari 58 formasi yang tersedia, sementara pada seleksi tahap kedua, 75 orang baru lolos administrasi.

Sebagai solusi darurat, Disdikbud memberdayakan guru yang ada untuk mengajar lintas mata pelajaran, meskipun ini dinilai kurang ideal.

"Misalnya, guru matematika juga mengajar olahraga. Ini jelas berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi saat ini kami tidak punya pilihan lain," ujar Bambang.

Selain itu, regulasi terbaru pada 2024 melarang pelamar dari sekolah swasta mengisi formasi guru negeri, dengan alasan agar sekolah swasta tidak kekurangan tenaga pengajar.

"Ini konsekuensi dari kebijakan yang ada. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik," kata Bambang.

(TribunKaltim.co/Muhammad Ridwan) 

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved