Berita Nasional Terkini

Dituduh Hasto jadi Dalang Revisi UU KPK untuk Muluskan Gibran dan Bobby, Jokowi: Karangan Cerita

Presiden ke-7 RI Jokowi jawab tuduhan Hasto soal jadi dalang revisi UU KPK untuk muluskan Gibran dan Bobby Nasution.

Kolase Tribunnews/Gilang
HASTO VS JOKOWI - Kolase potret Sekjen PDIP Hasto (kiri) dan Jokowi (kanan). Reaksi Jokowi saat Hasto tuduh dirinya sebagai dalang revisi UU KPK. (Kolase Tribunnews/Gilang) 

TRIBUNKALTIM.CO -Presiden ke-7 RI Jokowi jawab tuduhan Hasto soal jadi dalang revisi UU KPK untuk muluskan Gibran dan Bobby Nasution.

Ya, Jokowi menyebut itu adalah ebuah karangan cerita.

Video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang membahas mengenai dalang dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mencuat setelah dirinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto mengatakan, dalang dari revisi UU KPK adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan PDI-P ataupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Ya, Silakan, Reaksi Santai Jokowi saat Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarganya

Adapun revisi UU KPK sempat menjadi kontroversi pada 2019 lalu. Sebab, banyak poin yang melemahkan KPK.

Setelah dituding mendalangi revisi UU KPK, Jokowi pun tidak tinggal diam.

Awal Mula Hasto Tuding Jokowi

HASTO VS JOKOWI - Kolase potret Sekjen PDIP Hasto (kiri) dan Jokowi (kanan). Reaksi Jokowi saat Hasto tuduh dirinya sebagai dalang revisi UU KPK. (Kolase Tribunnews/Gilang)
HASTO VS JOKOWI - Kolase potret Sekjen PDIP Hasto (kiri) dan Jokowi (kanan). Reaksi Jokowi saat Hasto tuduh dirinya sebagai dalang revisi UU KPK. (Kolase Tribunnews/Gilang) (Kolase Tribunnews/Gilang)

Dalam video yang beredar, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sementara hal buruk ditimpakan kepada PDI-P.

"Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," ujar Hasto melalui akun YouTube miliknya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi UU KPK dianggap tidak berdasar.

"Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," katanya.

Dia juga mengklaim bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota.

Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul.

Bahkan, masih kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi UU KPK.

"Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK," ujar Hasto dalam video itu.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved