Dituduh Hasto jadi Dalang Revisi UU KPK untuk Muluskan Gibran dan Bobby, Jokowi: Karangan Cerita

"Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Ya, itu aja," ujar Jokowi melanjutkan.

Sementara itu, Jokowi kembali membantah keras dirinya menjadi dalang dari revisi UU KPK. Jokowi menegaskan Hasto hanya mengarang cerita saja, yang mana semua orang bisa melakukannya.

"Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita," tegasnya.

Dia juga membantah bahwa revisi UU KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019.

"Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu, pakai logika. Untuk apa, masalah menggantungkan hal-hal yang kecil, yang beneran saja. Logika kita, kita pakai lah," kata Jokowi.

Hasto Ceritakan Kondisinya Selama Jadi Tahanan KPK, Mengaku Dapat Dukungan Warga "Merah Putih"

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menceritakan pengalamannya selama menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hasto, tahanan lain yang disebutnya sebagai ‘Warga Merah Putih’ menerimanya dengan baik.

Bahkan, mereka memberikan dukungan pada Hasto saat dirinya menjalani isolasi, termasuk kopi dan teh.

Hasto juga mengaku tetap menjalani rutinitas disiplin, termasuk berolahraga bersama rekan tahanan setiap pagi.

Ia juga mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, seperti "Maju Tak Gentar" dan "Garuda Pancasila."

"Sekarang setiap pagi, kalau lagu 'Indonesia Raya' berkumandang, semua berdiri dengan sikap sempurna,” kata Hasto sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Rabu (26/2/2025).

“Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini dibangun atas dasar perjuangan keadilan dan kemanusiaan yang sejati," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyatakan Indonesia harus terbebas dari campur tangan kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat penindasan.

"Semangat saya tetap bergelora karena ini adalah perjuangan untuk keadilan. Indonesia harus terbebas dari campur tangan kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat penindasan," tegasnya.