DPRD Kaltim Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Program Prioritas Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berdampak pada program-program prioritas yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini hanya menyasar pengeluaran yang dianggap tidak mendukung kebutuhan masyarakat, tanpa mengganggu sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca juga: KNPI dan BALADIKA Gelar Demo di Balikpapan, Tuntut Penindakan Pelecehan Seksual di RDMP

Sabaruddin menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada pengeluaran yang dianggap boros dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Beberapa penghematan yang dilakukan meliputi pemangkasan biaya rapat yang dinilai tidak efisien, pengurangan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang berlebihan, serta pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri.

"Kami sepakat bahwa hal-hal seperti itu memang harus dipangkas karena tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat," kata Sabarudin kepada Tribunkaltim.co pada Kamis (27/2).

Namun, ia menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Bahkan, anggaran di sektor pendidikan justru akan mendapatkan tambahan alokasi guna mendukung program pendidikan gratis yang sudah dicanangkan.

"Kami sepakat, 13 item yang tidak pro terhadap rakyat, seperti perjalanan dinas luar negeri dan pemborosan ATK, akan dipangkas. Tetapi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat perhatian penuh," tegas Sabaruddin.

Menanggapi kekhawatiran mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sabaruddin memastikan bahwa meskipun ada dampak sistemik, hal tersebut tidak akan terlalu signifikan.

Program-program utama yang bersifat pro rakyat tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan akan tetap memadai untuk memastikan keberlanjutan program sekolah gratis yang telah dijanjikan.

"Anggaran untuk pendidikan tetap akan mencukupi untuk mendukung program-program yang telah dijanjikan," katanya.

Hasil dari efisiensi anggaran ini, lanjut Sabaruddin, akan dialihkan untuk mendukung program-program yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Efisiensi anggaran ini harus berjalan sesuai tujuan, tanpa mengorbankan program-program yang bermanfaat bagi rakyat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," pungkasnya.(*)