3 Catatan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Kaltim 2024, KPU Ingin Data Faktual

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kali ini ada 3 catatan evaluasi soal pelaksanaan Pilkada Kaltim 2024, KPU Kalimantan Timur ingin Data Faktual.

Pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur atau KPU Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan KPU Kabupaten Kota. 

Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur.

Meski rangkaian Pilkada serentak sudah usai, bukan berarti kerja KPU selesai. 

Baca juga: Reaksi Isran Noor Atas Putusan MK soal Perselisihan Hasil Suara di Pilkada Kaltim 2024

Sebagai penyelenggara, KPU masih wajib melakukan evaluasi jalannya Pilkada.

Berbagai kejadian jadi catatan dalam tahapan evaluasi yang berlangsung Jumat 28 Februari 2025 di Hotel Harris, Kota Samarinda.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Penyelenggaraan, Suardi, mengungkapkan evaluasi yang berjalan guna merumuskan masalah dan mengubahnya menjadi langkah perbaikan ke depannya. 

Kegiatan ini juga difasilitasi oleh perwakilan KPU RI. 

"Kami sedang menjalani tahap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada 2024 di Kaltim," sebutnya.

Tujuan utama evaluasi, agar mendapatkan data faktual terkait berjalannya Pilkada, dan hasilnya akan jadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan pemungutan suara berikutnya. 

Tentunya akan jadi acuan jika diperlukan adanya perubahan dalam Undang-undang Pilkada nantinya. 

Baca juga: Putusan Dismissal Pilkada Kaltim 2024: Gugatan Isran-Hadi Tidak dapat Diterima, Rudy-Seno Dilantik?

"Jadi bahan evaluasi ini nanti akan ada laporan berjenjang ke KPU RI. Tentu jadi masukan agar pelaksanaan pilkada berikutnya lebih baik," katanya.

Suardi juga mengatakan, cukup banyak yang menjadi catatan dalam evaluasi Pilkada kali ini. 

Yakni sebagai berikut: 

• Khusus di Kalimantan Timur, tingkat partisipasi masyarakat yang tidak mencapai 70 persen juga menjadi catatan penting. 
• Serta mengenai pemutakhiran data pemilih yang sulit menampilkan data terbaru.
• Begitu juga dengan tahapan pencalonan dan kemampuan SDM penyelenggara juga disorot. 

"Dari evaluasi ini sebenarnya cukup banyak catatannya," tuturnya.