LHP DPRD Samarinda Tahun 2024 Masih Proses, BPK Kaltim: Audit Belum Selesai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) priode 2022 -2025, Agus Priyono, menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda tahun 2024 masih proses pemeriksaan.

Hal itu disampaikannya usai acara serah terima jabatan (sertijab) kepala BPK Perwakilan Kaltim dari Agus Priyono kepada Mochammad Suharyanto.

Kegiatan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kaltim di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kota Samarinda. Jumat (7/3/2025).

"Kalau audit sekarang 2024 belum selesai, masih proses. Kalau masih proses kan kode etik tidak boleh disampaikan, jadi sampai dengan LHP yang bersifat final mereka," ujarnya.

Baca juga: Mahulu Raih Penghargaan KPK, BPK Kaltim: Keuangan yang Baik Bermuara pada Kesejahteraan Masyarakat

Untuk perjalanan dinas tahun 2023, dirinya menyampaikan, sudah melakukan LHP.

"Kalau audit perjalanan dinas (DPRD Kota Samarinda), saya tidak hafal satu per satu ya. Yang jelas, perjalanan dinas kita sampel, kita uji, kita pastikan bahwa perjalanan itu benar dilaksanakan," ucapnya.

"Temuan secara detail silakan meminta ke BPK Kaltim. Silakan minta LHP di BPK Kaltim melalui E-PPID (Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Jadi, bisa tahu lebih banyak terkait permasalahan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Tidak hanya Kota Samarinda, tetapi seluruh wilayah Kaltim," sambungnya.

Baca juga: 10 Kabupaten dan Kota Terima Predikat WTP, Ini Kata Kepala BPK Kaltim

Lanjut Agus Priyono menegaskan, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh DPRD.

"Kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi ya, Kelebihan bayar nanti ada rekom suruh untuk dikembalikan lagi," pungkasnya.(*)