Perguruan Tinggi di Kaltim Mulai Himpun Data untuk Program Pendidikan Gratispol  S1 hingga S3

Namun pihaknya akan lebih dahulu mempelajari isi surat tersebut.

“Kami secara kelembagaan sedang mempelajari, nanti kami informasikan pemikiran kami,” singkatnya.

Terakhir, Pj Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Samarinda Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, yang mengungkapkan bahwa pihaknya berdasarkan surat yang diterima, tidak mengajukan kuoat secara spesifik.

Tetapi mengirimkan semua data mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

“Namun, jika harus ditetapkan kuota,  inginnya kami mendapatkan 30–40 persen dari daya tampungnya agar keseimbangan antara keberlanjutan operasional kampus, anggaran pemerintah, dan pemerataan kesempatan pendidikan tetap terjaga,” harapnya.

Mengingat, lanjut Evi, ada juga mahasiswa yang menerima KIP Kuliah, sehingga persentase ini memastikan bahwa PT swasta tetap memiliki mahasiswa reguler yang dapat mendukung biaya operasional tanpa terlalu bergantung pada beasiswa. 

Dengan skema ini, beasiswa dapat berjalan optimal, PT swasta tetap berkelanjutan, dan pemerintah tidak terbebani secara anggaran.

“Jika sesuai janji, semua warga Kaltim berhak mendapatkan pendanaan biaya pendidikan, namun jika ternyata ada pemberian kuota maka kami akan memilih mahasiswa yang berhak mendapatkan dengan kriteria tertentu. Agar beasiswa ini lebih tepat sasaran, kriterianya harus berbeda dari KIP dan lebih fokus pada pengembangan SDM strategis bagi Kaltim. Penerima ideal dengan kriteria mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik, berasal dari keluarga pra-sejahtera non-KIP, serta dari daerah 3T yang memiliki keterbatasan akses pendidikan,” bebernya.

Selain itu juga, Evi berharap beasiswa ini sebaiknya diberikan kepada mahasiswa di jurusan yang mendukung kebutuhan daerah, seperti, teknik, pertanian, dan ekonomi kreatif, psikologi dan ilmu sosial lainnya, pendidikan, kesehatan agar lulusannya bisa langsung berkontribusi. 

Tentunya juga, memiliki komitmen untuk kembali mengabdi di Kaltim juga penting, misalnya melalui skema kontrak pengabdian atau ikatan dinas. 

“Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu mahasiswa secara finansial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM daerah,” menurutnya.

Soal skema pembiayaan, juga disarankannya harus jelas dan tepat waktu agar tidak mengganggu operasional PT swasta, bisa mengadopsi model seperti KIP Kuliah dengan sistem pencairan yang transparan.

Seleksi penerima juga harus adil, tidak tumpang tindih dengan KIP, serta memperhatikan jurusan yang dibutuhkan daerah, dengan afirmasi bagi mahasiswa dari daerah 3T. 

Kemudian, mekanisme pengembalian manfaat dapat berupa ikatan dinas atau kewajiban magang dan kerja sosial agar lulusan berkontribusi bagi Kaltim. 

“Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dan tidak drop out. Dukungan non-finansial seperti pengembangan soft skills, pelatihan kewirausahaan, dan bimbingan karir perlu diberikan agar lulusan lebih siap bersaing

untuk saran yang paling penting ini untuk PT swasta,” pungkasnya.(*)