5 Hal Penting Terkait Partai Super Tbk yang Digagas Jokowi, Usung Konsep Partai Modern

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut sederet hal penting yang perlu diketahui terkait Partai Super Tbk yang digagas Jokowi, mengusung pembentukan partai dengan konsep modern. 

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau yang kerap dipanggil dengan nama Jokowi diketahui memiliki gagasan untuk menciptakan sebuah partai super dan terbuka di Tanah Air.

Dalam hal ini, Jokowi menyebutkan bahwa gagasannya tersebut telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini tengah dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka," kata Jokowi pada Kamis (6/3/2025).

Tentunya, pertanyaan mengenai seperti apa bentuk dari Partai Super Tbk menyebar luas di media sosial.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pertamina di Eranya, Jokowi Ngaku Tak Curiga: Kalau Ada, Sudah Digebuk dari Dulu!

Penerapannya dalam sistem politik di Indonesia sendiri juga dipertanyakan.

Berikut kami rangkum 5 hal penting yang patut diketahui mengenai Partai Super Tbk.

Istilah "Super Tbk"

Awalnya, kata atau istilah "Super Tbk" ini pertama kali disebutkan oleh Jokowi dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab pada 11 Februari 2025.

Ia menyatakan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elite.

"Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya," tegas Jokowi pada wawancara tersebut.

Istilah "Tbk" (Terbuka) sendiri sebenarnya sudah sering digunakan dalam dunia bisnis. Khususnya pada perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.

Konsep ini ingin ia diterapkan ke dalam dunia politik, di mana semua anggota partai memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.

Gagasan Awal Partai Super Tbk

Rencana dan gagasan Jokowi mengenai partai tersebut diketahui publik ketika Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi bertemu dengan mantan presiden Indonesia tersebut pada Rabu (19/2/2025).

Awalnya, Budi Arie mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.

"Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis," ucap Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Saat itu, Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru dengan nama Partai Super Tbk.

Tetapu, ia tak memberikan rincian apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.

"Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat," ujar Budi Arie.

"Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak," lanjutnya.

Peran PSI 

Tak lama setelah pernyataan Jokowi, PSI kemudian mengumumkan perubahan sistem kepemilikan partai melalui unggahan pada akun Instagram resmi mereka, @psi_id pada Sabtu (22/2/2025).

Dalam unggahan tersebut, PSI menyebut bahwa partainya kini menjadi “PSI Perorangan”, dengan konsep bahwa partai sepenuhnya dimiliki oleh anggota, bukan oleh keluarga atau elite tertentu.

PSI juga mengadopsi sistem "One Man, One Vote", yang memungkinkan setiap anggota memilih ketua umum secara langsung, bukan melalui mekanisme tertutup seperti yang selama ini terjadi di banyak partai politik di Indonesia.

Baca juga: Asal-usul Partai Super Tbk Gagasan Jokowi dan Tanggapan PDIP, Golkar, hingga PKB soal Pembentukannya

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan ketua umum terpilih memiliki legitimasi lebih kuat, sebab mendapat mandat langsung dari anggota partai.

"PSI mencoba terus beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Jika dalam dunia bisnis ada konsep Tbk (terbuka), maka PSI akan menjadi partai yang ‘Super Tbk’," kata Andy Budiman.

Tujuan Partai Super Tbk

Jokowi mengharapkan gagasan terbaru dalam partai politik ini dapat membuat jalannya demokrasi menjadi lebih transparan.

Utamanya, tidak hanya diterapkan oleh PSI, namun juga partai-partai politik lainnya.

Menurutnya, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka. Baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi.

"Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern," kata Jokowi.

Dengan sistem ini, diharapkan politik Indonesia dapat lebih demokratis. Di mana keputusan partai tidak lagi ditentukan oleh segelintir elite, tetapi oleh anggota secara kolektif.

Tanggapan PDI-P, Golkar hingga PKB

Tentunya, gagasan terbaru presiden ke-7 Indonesia ini mendulang banyak tanggapan dari elite parpol.

Seperti Politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli yang memiliki dugaan bahwa gagasan Jokowi terkait Partai Super Tbk merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan PSI.

Menurutnya, kekuasaan tertinggi PSI saat ini tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan dewan pembina. 

Diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum PSI.

"Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep, anak Jokowi," ujar Romli kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Hal tersebut pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.

"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai," kata Romli.

Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.

Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.

"Saat ini, Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," ungkap Romli.

Romli menyebutkan, ketentuan AD/ART PSI saat ini dapat memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.

"Sewaktu-waktu, jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat," terang Romli.

Atas hal tersebut, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk sebenarnya justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini. Meskipun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodasi.

Jokowi memang sempat mengatakan bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.

"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum," pungkas Romli.

Baca juga: Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Bobby Nasution Beri Respons Santai: Silakan Saja

Lain lagi komentar dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir yang mengatakan bahwa pendirian partai yang diusung dari gagasan Jokowi tersebut sah-sah saja.

"Ya ini kan sah-sah saja, setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syaratnya," kata Adies di DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ia pun tak keberatan jika Jokowi memang ingin membuat partai baru.

"Mau model apa partainya, mau terbuka, mau tertutup, ya terserah mereka. Mereka pendirinya, mau seperti apa arah partainya. Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang," ucap dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa pembentukan partai politik tak bisa disamakan dengan membangun perusahaan.

"Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk, kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

Namun, Cucun menekankan bahwa semua pihak termasuk Jokowi memiliki hak untuk membentuk partai politik.

Hal tersebut pun menjadi bagian tak terpisahkan dari hak warga untuk berserikat yang diatur dalam UU.

(*)