Berita Nasional Terkini

Asal-usul Partai Super Tbk Gagasan Jokowi dan Tanggapan PDIP, Golkar, hingga PKB soal Pembentukannya

Inilah asal-usul Partai Super Tbk yang digagas Jokowi serta tanggapan dari partai politik.

Tribun Solo
PARTAI SUPER TBK - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Apa itu Partai Super Tbk yang digagas Jokowi dan bagaimana asal-usulnya? Simak selengkapnya (Tribun Solo) 

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah asal-usul Partai Super Tbk yang digagas Jokowi serta tanggapan dari partai politik.

Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bicara soal gagasannya untuk menciptakan partai super terbuka di Tanah Air.

 Jokowi menyebut gagasannya itu telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka," kata Jokowi, Kamis (6/3/2025).

Baca juga: Dugaan Korupsi Pertamina di Eranya, Jokowi Ngaku Tak Curiga: Kalau Ada, Sudah Digebuk dari Dulu!

Lantas, apa sebenarnya Partai Super Tbk dan bagaimana penerapannya dalam sistem politik di Indonesia?

Apa Itu Partai Super Tbk?

PARTAI SUPER TBK - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Apa itu Partai Super Tbk yang digagas Jokowi dan bagaimana asal-usulnya? Simak selengkapnya (Tribun Solo)
PARTAI SUPER TBK - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Apa itu Partai Super Tbk yang digagas Jokowi dan bagaimana asal-usulnya? Simak selengkapnya (Tribun Solo) (Tribun Solo)

Istilah “Super Tbk” pertama kali disebutkan oleh Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025.

Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elite.

"Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya," kata Jokowi dalam wawancara tersebut.

Istilah "Tbk" (Terbuka) sendiri sering digunakan dalam dunia bisnis, khususnya pada perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.

Konsep ini ingin diterapkan ke dalam dunia politik, di mana semua anggota partai memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.

Gagasan awal Partai Super Tbk

Rencana Jokowi membentuk Partai Super Tbk terkuak ke publik saat Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, bertemu dengan Presiden ke-7 itu pada Rabu (19/2/2025)

Budi Arie awalnya mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.

"Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Lalu, barulah Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru dengan nama Partai Super Tbk.

Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.

"Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," ujar Budi Arie.

"Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak," katanya lagi.

Bagaimana PSI Mengadopsi Konsep Ini?

Tidak lama setelah pernyataan Jokowi, PSI mengumumkan perubahan sistem kepemilikan partai melalui unggahan di akun Instagram resminya @psi_id pada 22 Februari 2025.

Dalam unggahan tersebut, PSI mengumumkan bahwa partainya kini menjadi “PSI Perorangan”, dengan konsep bahwa partai sepenuhnya dimiliki oleh anggota, bukan oleh keluarga atau elite tertentu.

PSI juga mengadopsi sistem "One Man, One Vote", yang memungkinkan setiap anggota memilih ketua umum secara langsung, bukan melalui mekanisme tertutup seperti yang selama ini terjadi di banyak partai politik di Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan ketua umum terpilih memiliki legitimasi lebih kuat, karena mendapat mandat langsung dari anggota partai.

"PSI mencoba terus beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Jika dalam dunia bisnis ada konsep Tbk (terbuka), maka PSI akan menjadi partai yang ‘super Tbk’," ujar Andy Budiman.

Apa Tujuan dari Partai Super Tbk?

Jokowi berharap gagasan partai politik yang lebih transparan dan demokratis ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai politik lainnya.

Menurut dia, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi.

"Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern," kata Jokowi.

Dengan sistem ini, diharapkan politik Indonesia bisa lebih demokratis, di mana keputusan partai tidak lagi ditentukan oleh segelintir elite, tetapi oleh anggota secara kolektif.

Apa Tanggapan Parpol Lain?

Gagasan Jokowi membentuk Partai Super Tbk mendapat tanggapan beragam dari elite parpol.

Politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menduga bahwa gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Partai Super Tbk merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Guntur, kekuasaan tertinggi PSI tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan dewan pembina. Diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum PSI.

"Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep, anak Jokowi," ujar Romli kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Hal itu pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.

"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai," kata Romli.

Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.

"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," ungkap Romli.

Selain itu, Romli menyebut, ketentuan AD/ART PSI saat ini juga memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.

"Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat," kata Romli.

Oleh karena itu, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk itu justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, walaupun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodasi.

Sebab, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.

"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum," ujar Romli.

Reaksi Golkar

 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mempersilakan apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berencana membuat partai baru.

"Ya ini kan sah-sah saja, setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syaratnya," kata Adies di DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ia pun tak keberatan jika memang Jokowi ingin membuat partai.

"Mau model apa partainya, mau terbuka, mau tertutup, ya terserah mereka. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya. Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang," ucap dia.

Reaksi PKB

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan bahwa pembentukan partai politik tak bisa disamakan dengan membangun perusahaan.

"Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk, kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

Meski begitu, Cucun menekankan bahwa semua pihak, termasuk Jokowi, memiliki hak untuk membentuk partai politik. Hal itu pun menjadi bagian tak terpisahkan dari hak warga untuk berserikat yang diatur dalam UU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Partai Super Tbk yang Digagas Jokowi?"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Super Tbk, Digagas Jokowi, Diakomodasi Kaesang"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI"

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved