Program Kuliah Gratis Sampai S3 Rudy Mas'ud dan Seno Aji Prioritaskan Prodi Akreditasi A di Kaltim

Namun untuk jumlah, ia belum merinci dan masih terus menghimpun data.

“Jumlahnya, kami masih dalam proses mengkompilasi jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria,” sebutnya.

Informasi yang ia terima, untuk tahap awal, prioritas diberikan kepada program studi yang memiliki akreditasi unggul untuk jenjang S1 dan S2, sementara untuk S3 minimal harus terakreditasi Baik Sekali di tahun awal program berjalan.

“Sasaran mahasiswa yang diajukan tahun 2025 kategori mahasiswa S1, S2 dari prodi terakreditasi unggul dan S3 (terakreditasi baik sekali), sesuai ketentuan.

Nanti pada tahun seluruh mahasiwa S1, S2 dan S3 tidak mensyaratkan harus dari prodi unggul,” jelasnya.

UINSI ditegaskannya mendukung penuh program Gratispol yang bakal dimulai pada 100 hari kerja kepala daerah terpilih.

Zurqoni menegaskan bahwa program tersebut berada penuh di tangan Pemprov Kaltim untuk dimulainya, dan berharap program ini sebagai langkah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Kaltim. 

“Pada prinsipnya kami mendukung program pendidikan gratis dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat Kaltim. Semoga program ini dapat direalisasikan sesuai target waktu dan tepat sasaran,” harapnya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Farid Wadjdy juga menegaskan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait pendataan.

Namun pihaknya akan lebih dahulu mempelajari isi surat tersebut.

“Kami secara kelembagaan sedang mempelajari, nanti kami informasikan pemikiran kami,” singkatnya.

Terakhir, Pj Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Samarinda Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum mengungkapkan pihaknya berdasarkan surat yang diterima, tidak mengajukan kuota secara spesifik.

Tetapi mengirimkan semua data mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

“Namun, jika harus ditetapkan kuota,  inginnya kami mendapatkan 30–40 persen dari daya tampungnya agar keseimbangan antara keberlanjutan operasional kampus, anggaran pemerintah, dan pemerataan kesempatan pendidikan tetap terjaga,” harapnya.

Mengingat, lanjut Evi, ada juga mahasiswa yang menerima KIP Kuliah, sehingga persentase ini memastikan bahwa PT swasta tetap memiliki mahasiswa reguler yang dapat mendukung biaya operasional tanpa terlalu bergantung pada beasiswa.