Ratusan CASN dan PPPK di Bontang Tolak TMT Serentak, Walikota Neni Moerniaeni Ikut Bersuara

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kebijakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) serentak yang mengakibatkan penundaan pelantikan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga 2026, menuai gelombang protes di Bontang.

Sebanyak 112 CASN dan 214 PPPK yang telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) merasa dirugikan.

Mereka menuntut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mencabut keputusan tersebut agar pelantikan tetap berjalan sesuai jadwal tahun ini.

Baca juga: Berikut Jadwal Kapal Pelni KM Binaiya Bulan Maret dan April dan Harga Tiket Dari Bontang

"Harusnya 2025 ini kami dilantik. Sudah sempat ada NIP. Tapi ketika kebijakan TMT itu muncul, tiba-tiba hilang. Biarkan (pengangkatan-red) berjalan sesuai jadwal saja," tegas perwakilan Forum CASN Kota Bontang Bimo Budi Satrio, kepada TribunKaltim, Rabu (12/3/2025).

Penting diketahui forum ini sebelumnya menggelar pertemuan pada Senin (10/3/2025) untuk menyusun langkah perlawanan. Ratusan CASN dan PPPK sepakat menyatakan penolakan. Mereka berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang turut mengakomodasi aspirasi ini.

"Semoga instansi terkait bisa memperjuangkan nasib kami," lanjut Bimo.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni Ikut Bersuara

Dikonfirmasi terpisah Walikota Bontang Neni Moerniaeni turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.

Ia mengaku telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan CASN dan PPPK pada 1 Maret 2025, sebelum akhirnya muncul instruksi mendadak dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penundaan.

"Saya mendukung penuh perjuangan menolak penundaan TMT CASN. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait," kata Neni.

Neni mengaku memahami kekecewaan para pegawai, terutama PPPK yang mendekati masa pensiun serta CASN yang sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya demi status ASN.

"Sedih pasti. Ada yang hanya tinggal satu tahun lagi pensiun. Banyak juga yang sudah resign. Mereka pasti merasa dirugikan," ungkapnya.(*)