Tambahan Anggaran KPU dan Bawaslu Mahulu Kaltim Segera Dikucurkan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahakam Ulu (Mahulu) Kalimantan Timur semakin mendekati pelaksanaan. 

Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mahulu, Wehelmus Wimpi, menyatakan bahwa anggaran untuk KPU dan Bawaslu secara umum sudah terpenuhi, meskipun ada beberapa proses administrasi yang masih harus diselesaikan.  

"Setelah penetapan berita acara, itu mereka harus mengusulkan dalam bentuk RAB, nah nanti dari RAB itu akan keluar SK Ketetapan Bupati," katanya, Rabu (12/3/2025).   

Menurutnya, setelah SK Ketetapan Bupati keluar, tahap berikutnya adalah melakukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terutama bagi instansi yang masih memiliki sisa anggaran.  

Baca juga: Lengkap Tahapan dan Jadwal PSU Pilkada Mahulu 2024, Waktu Debat Belum Ditentukan

"Nah setelah SK Ketetapan Bupati itu mereka harus mengadakan perubahan NPHD terbaru," ucapnya.  

Untuk instansi yang anggarannya telah habis dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sudah disampaikan, maka tidak ada perubahan lebih lanjut.  

"Bagi yang sudah anggarannya habis sudah SPJ, tapi bagi yang tersisa itu mereka mengadakan NPHD perubahan," imbuhnya.  

Saat ini, KPU Mahulu memiliki saldo sebesar Rp13 miliar, sehingga dapat langsung menjalankan tahapan PSU tanpa menunggu tambahan dana.  

"Nah untuk KPU secara otomatis karena memiliki saldo 13M dia langsung jalan, Bawaslu langsung jalan, ya hanya untuk Kapolres masih ada sisa dia jalan," tuturnya.  

Namun, ada beberapa instansi yang sudah melaporkan penggunaan seluruh anggarannya.  

"Yang dananya sudah habis dan sudah dilaporkan. Yang SPJ-nya ke kami dan ke BPK itu TNI Polri," sebutnya.  

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa yang paling berperan aktif dalam tahap awal PSU adalah KPU dan Bawaslu.  

"Ya tapi kan kita melihat intensitas untuk pelaksanaan ini yang awal ini KPU dan Bawaslu," tambahnya.  

Meskipun anggaran KPU dan Bawaslu secara umum telah terpenuhi, proses pencairan dana tambahan masih dalam tahap administrasi.  

"Jadi ini sudah bisa jalan, sambil yang proses tambahan itu segera dilengkapi berkasnya," ujarnya.