DPRD Kaltim Minta Kejelasan Rencana Refocusing Anggaran Rp2,5 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – DPRD Kaltim menunggu pembahasan soal refocusing yang kini bakal menjadi alternatif Pemerintah Provinsi Kaltim pasca instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Melalui penyesuaian dan peninjauan ulang untuk pengalihan alokasi anggaran dari kegiatan yang dianggap prioritas, tentunya dapat mengakomodir janji-janji politik kepala daerah terpilih. 

Di Kaltim, sejumlah item di APBD 2025 bisa dipastikan bakal ditata ulang.

Pasalnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini sedang menyusun penyesuaian ini, dan akan dibahas bersama DPRD Kaltim. 

DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) juga menunggu rincian bakal disesuaikan agar APBD tetap sinkron. 

Baca juga: Polemik Pembangunan Fender Jembatan Mahakam, Sikap KSOP dan Pelindo Membuat DPRD Kaltim Geram

“Kami masih menunggu jadwal pembahasan bersama. Tentunya kan melalui kami juga untuk membahas refocusing ini, tidak langsung. APBD kan sudah disahkan,” ungkap Anggota Banggar DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, Kamis (13/3/2025).

Bahar, sapaan akrabnya, juga sangat memahami Ketua TAPD yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengetahui apa–apa saja yang menjadi item prioritas program gratispol maupun jospol.

Refocusing menjadi satu-satunya cara bisa mengakomodir dua kepentingan, perintah efisiensi dari pusat, serta memberi ruang gerak program unggulan kepala daerah terpilih agar bergerak.

“Pada dasarnya kami tak banyak menyoal. Kita tunggu suratnya dari Pemprov, harus duduk bersama, dan program ini harus berjalan dengan lurus,” tukas politisi PAN Kaltim ini.

Meski demikian, penyusunan anggaran tetap perlu dirumuskan bersama TAPD dan Banggar. 

Karenanya, penjelasan dari mana dan apa saja yang di refocusing perlu dibahas bersama. 

“Harus diurai Rp2,5 Triliun apa–apa dan di OPD mana saja kan. Saya pribadi tidak masalah tapi tetap perlu dijelaskan dulu apa saja yang disesuaikan. Kita setuju, karena kita PAN kan partai pendukung gubernur dan wakil gubernur,” kata Bahar.

Program unggulan Rudy–Seno, Gratispol dan Jospol juga perlu secepatnya dijalankan sebagai bukti bahwa komitmen dengan janji populisnya  

Meski bisa terealisasi tahun ini, program-program ini juga tak bisa direalisasikan 100 persen pada tahun 2025. 

“Pasti tidak bisa 100 persen karena masih tahap awal,” tandasnya.

Semnetara itu, Ketua TAPD Kaltim, Sri Wahyuni sebelumnya diberitakan 

bersama OPD terkait kini melihat skala prioritas agar segera bisa running di 100 hari kerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji.

Refocusing anggaran jadi salah satu pilihan, peninjauan ulang dan pengalihan alokasi anggaran dari kegiatan yang dianggap kurang prioritas ke program-program yang lebih mendesak serta relevan dengan kondisi terkini mulai dilakukan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 mesti bisa diseimbangkan.

Baca juga: Dugaan Kejanggalan Proyek Rehab Gedung DPRD Kaltim Rp55 Miliar, Pengamat: Korupsi Bukan Delik Aduan

“Jadi ada sekitar Rp 2,5 triliun yang bisa di refocusing. Kita bisa alokasikan ke program Gratispol–Jospol seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar,” tegas Sri, Senin (10/3/2025).

Penyesuaian anggaran juga menarget ada 13 item yang bisa disisihkan sesuai dengan instruksi Presiden.

Perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kendaraan dan pakaian dinas, serta berbagai kegiatan bersifat seremonial turut terpangkas. 

Dari pemangkasan item ini lah muncul angka Rp2,5 triliun yang dapat di plot mendukung program populis Gratispol–Jospol.

Serta program yang beririsan dengan yang tertuang dalam RPJ Pemprov Kaltim di sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang turut bisa diprioritaskan pada 100 hari kerja.

“Ada item dalam anggaran yang sudah di plot pada APBD dan bisa langsung terkoneksi dengan gratispol–jospol, nah kita bisa terapkan segera, atau menambah alokasi anggarannya dari nilai yang ditetapkan semula. Jadi masih bisa fleksibel,” jelas Sri.

Rapat–rapat bersama tim transisi juga didapati, kesamaan program yang telah ada di APBD Kaltim 2025. (*)