Pemkab Mahulu Tanggapi Penundaan SK CPNS, Kristina Tening: Jangan Sampai Bergejolak

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Penundaan penerbitan Surat Keputusan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di antaranya adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan meminta para CPNS di Mahakam Ulu untuk bersabar menunggu kebijakan lebih lanjut.

Asisten III Pemkab Mahulu, Kristina Tening, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam mempercepat atau menunda penerbitan SK.  

"Saya tidak berkompeten tentang hal itu, nanti secara langsung saja tanya dengan Kepala BK," ujarnya saat ditemui TribunKaltim.co, Senin (17/3/2025) di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu.

Menurutnya, sebagai daerah, Pemkab Mahulu hanya dapat mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

Baca juga: Ramai di Medsos, SK CPNS Ditangguhkan hingga 2026 di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, Penjelasan BKN

"Kita di daerah itu sebenarnya ikut. Kita juga ingin kalau misalnya penundaan SK bisa dipercepat," tuturnya.

"Tapi kalau di pusat sana ada kebijakan khusus, tentu ada pertimbangan yang mendasarinya. Itu juga sulit buat kita di daerah," ujarnya.  

Meski demikian, ia berharap agar situasi ini tidak menimbulkan gejolak di daerah. 

Ia menyinggung aksi protes yang terjadi di beberapa wilayah lain dan mengajak CPNS di Mahakam Ulu untuk tetap bersabar.  

"Harapannya, kita dari pemerintah daerah jangan sampai membuat gejolak, karena banyak hal yang perlu kita urus dan pikirkan," katanya.  

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami perasaan dan harapan para CPNS yang menunggu kepastian status mereka.  

"Kita juga merasakan apa yang dirasakan adik-adik kita yang baru lulus CPNS. Pasti sama. Kita juga punya harapan yang bagus seperti mereka. Tapi karena ini adalah soal kebijakan pusat, ya kita harus bersabar," tuturnya.  

Ia pun mengingatkan agar tidak ada tekanan berlebihan dari daerah terhadap pemerintah pusat terkait penundaan SK ini.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Siapkan Pengamanan Transportasi Darat dan Sungai Jelang Libur Panjang Idul Fitri

"Harapan kita jangan sampai terjadi gejolak seperti di Jawa sana, ada demo dan sebagainya. Daerah ya sudah, kita bersabar saja dulu," pungkasnya.  

Pemkab Mahulu memastikan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat terkait penerbitan SK CPNS dan mengupayakan komunikasi yang baik agar kepentingan para CPNS tetap diperhatikan. (*)