Efisiensi Anggaran, Komisi III DPRD Kaltim Tegaskan Dishub Tetap Fokus pada Infrastruktur Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim mendorong pembangunan infrastruktur prioritas dilakukan mitra OPD terkait.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan, pihaknya telah mendengar apa yang menjadi rencana kerja (renja) Dinas Perhubungan (Dishub) untuk 1 tahun ke depan.

Selain itu, juga dibahas soal rencana refocusing.

Dishub tak lepas dari penyesuaian program prioritas yang bakal ditangani, apalagi telah ada instruksi Presiden terkait efisiensi yang jadi kewajiban.

“Kami pertama menegaskan efisiensi yang akhirnya harus me-refocusing anggaran, tetapi jangan sampai menyentuh program yang langsung menyentuh masyarakat, itu tetap jadi prioritas (Dishub)," tegas Abdulloh, Minggu (23/3/2025). 

Baca juga: Badan Kehormatan DPRD Kaltim Berharap Anggota Dewan Tidak Terima Parsel Lebaran Dalam Bentuk Apapun

Lanjut politikus Golkar tersebut mengatakan bahwa akibat efisiensi anggaran, beberapa kegiatan internal dipotong seperti perjalanan dinas, alat tulis, serta kegiatan seremonial.

Dari renja 2025 dan 2026, anggaran diakui memang jadi kendala terbesar dalam pembangunan daerah yang menjadi tugas Dishub Kaltim untuk menangani infrastruktur transportasi yang terhubung ke seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.  

"Misalnya soal pengadaan rambu dan penerangan jalan umum (PJU) di jalan-jalan provinsi,” sambungnya.

Dua item ini memang jadi keluhan yang rutin sampai ke meja dewan ketika menyerap aspirasi masyarakat. 

Perencanaan Dishub, kata Abdulloh, telah bagus namun anggaran lagi-lagi jadi penghalang.

“Hal ini juga belum termasuk atribut lain untuk PJU. Kami di dewan akan mendorong penganggaran lebih bisa dialokasikan ke Dishub ke depan,” tandas Abdulloh.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Ingatkan Dishub, Abdulloh: Efisiensi Jangan Sentuh Program Pro Rakyat

Sebelumnya diberitakan, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim Heru Santosa menjelaskan, pengadaan alat penerangan jalan atau PJU di sejumlah ruas jalan Bumi Mulawarman telah berjalan beberapa tahun belakangan.

"Setiap tahun akan kita anggarkan. Karena saat ini cukup banyak ruas jalan Provinsi Kaltim belum memiliki penerangan," bebernya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (23/3/2025).

Heru, sapaan akrabnya, menyebutkan jalan provinsi tersebar di 8 kabupaten kota, kecuali Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Pasalnya, sejumlah jalan di dua kabupaten tersebut belum berstatus jelas atau non status.