Biaya UKT di Program Gratispol di Kaltim hanya Ditanggung Rp5 Juta, April Mulai Diterapkan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Besaran biaya yang ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibatasi.

Untuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas negeri maupun swasta hanya dibatasi Rp5 juta.

Sementara untuk ilmu kedokteran dan kesehatan akan mendapat anggaran lebih yaitu Rp7,5 juta per mahasiwa.

Biaya UKT yang ditanggung ini melalui Program Gratispol pendidikan jenjang D3 sampai S3 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bahkan program ini akan dipercepat pada April 2024.

Baca juga: Gubernur Rudy Masud Tegaskan Komitmen Kuatnya Membangun Kaltim, Gratispol Mulai Tahun Ini

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah menjelaskan sedikit dari mekanisme pelaksanaan program kuliah gratis ini.

Di mana setiap mahasiswa bisa berkuliah gratis dengan batas maksimal Uang Kuliah Tunggal (UKT) Rp5 juta.

Namun khusus ilmu kedokteran dan kesehatan akan mendapat anggaran lebih yaitu Rp7,5 juta per mahasiwa.

"Di luar itu (kedokteran dan kesehatan), kalau UKTnya misal Rp8 juta, maka Rp3 jutanya ditanggung sendiri karena batasan dalam gratispol hanya Rp5juta per mahasiswa," jelasnya.

Lebih lanjut jelas Dasmiah, program gratispol diperuntukan bagi mahasiswa yang sudah resmi diterima di perguruan tinggi.

Oleh sebab itu biaya administrasi atau pendaftaran tidak termasuk dalam program ini.

"Kita tidak mau dong nanti sudah dikasih di awal malah tidak lanjut mendaftar. Jadi bayar pendaftaran sendiri itu sebagai bentuk keseriusan mereka mau kuliah," tegasnya.

Dasmiah menambahkan bahwa program gratispol tahap awal akan diperuntukkan bagi mahasiswa baru (maba). 

Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim telah disahkan pada akhir 2024.

"Karena anggarannya terbatas, makanya tahap awal diberikan kepada maba. Nanti di 2026 atau anggaran selanjutnya baru akan menyeluruh untuk seluruh mahasiswa yang telah lebih dulu berkuliah," ungkapnya.

Perlu diingat bahwa program Gratispol diperuntukan khusus bagi muda mudi Kaltim yang dibuktikan dengan KTP dan KK domisili Kaltim yang telah dimiliki selama tiga tahun.

"Rata-rata di usia 17 tahun sudah punya KTP. Berarti mereka sudah bisa menikmati kuliah gratispol pada usia 19 atau 20 tahun," jelasnya.

Selain itu ada batasan usia untuk setiap jenjang pendidikan. D3 maksimal 23 tahun, S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 40 tahun.

Perlu diluruskan juga bahwa program gratispol tidak memandang akreditas unggul, siswa berprestasi ataupun jurusan tervaforit.

Oleh sebab itu seluruh kampus negeri maupun swasta yang ada di Kaltim akan mendapatkan program gratispol ini. 

Pergub Gratispol Sudah Rampung

Pelaksanaan Program Gratispol kuliah jenjang D3, S1, S2 dan S3 untuk muda mudi Kalimantan Timur (Kaltim) akan dipercepat pada April 2025.

Hal ini menjadi pembahasan serius dalam rapat implementasi Program Pendidikan Gratispol Generasi Emas antara Pemprov Kaltim bersama tim transisi Rudy-Seno, seluruh rektor serta direktur perguruan tinggi se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/3/2025).

Mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah mengatakan peraturan gubernur (pergub) terkait Program Gratispol Kaltim itu telah rampung dan sudah sampai kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, lanjutnya, petunjuk teknis (juknis), harmonisasi, implementasi dan pola kerja sama Gratispol antara pemerintah dengan seluruh perguruan tinggi se Benua Etam juga sudah dibahas dalam rapat tersebut.

"Jika gubernur setuju, MoU kerja sama kuliah gratis itu akan kita tandatangani pada 21 April 2025 mendatang," beber Dasmiah kepada Tribunkaltim.co.

Melalui kesempatan ini Dasmiah juga meluruskan bahwa selain batasan usia, kuliah gratis D3 sampai S3 di Kaltim tidak memandang akreditasi kampus, status unggulan, program studi ataupun harus mahasiswa berprestasi.

Baca juga: Perguruan Tinggi di Kaltim Mulai Himpun Data untuk Program Pendidikan Gratispol  S1 hingga S3

"Namanya gratispol berarti untuk semua mahasiswa. Baik di kampus negeri maupun swasta. Saat ini ada 63 kampus se Kaltim dan semua berhak mendapat program ini," tegas Dasmiah.

Namun ia mengingatkan ada batasan usia bagi mahasiswa yang ingin mendapat program Gratispol.

Untuk jenjang D3 maksimal 23 tahun, S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 40 tahun.

Selain itu, Dasmiah juga menegaskan bahwa penerima program gratispol harus benar-benar warga Kalimantan Timur.

Di mana setiap mahasiswa harus memiliki KTP dan kartu keluarga domisili Kaltim minimal tiga tahun.

"Kalau ada pendatang dan dia sudah 4 tahun punya KTP Kaltim bisa. Tapi kalau baru datang, mengganti domisili dan belum 3 tahun maka tidak bisa mendaftar," jelasnya.

"Kenapa kita batasi untuk anak daerah saja? Karena kita ingin meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) Kaltim. Kita beri kesempatan seluruh muda mudi usia sekolah untuk berkuliah gratis," imbuhnya.

Melalui program ini, selain ingin membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, Pemprov Kaltim juga ingin menghidupkan dan meningkatkan akreditasi 63 perguruan tinggi negeri maupun swasta aktif yang ada di Kaltim.

"Kita mau anak-anak usia sekolah berhak mendapat hak pendidikan yang setara. Pemerintah sudah menyediakan dan mempermudah, tinggal kemauan mereka untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh," tegas Dasmiah.

Ia juga menambahkan dalam rapat ini baru 6 kampus yang menyerahkan jumlah kuota setiap program studi.

Sementara 57 lainnya hanya diberi waktu sampai Pukul 00.00 WITA atau tengah malam ini untuk segera menyerahkan daftar kuota penerimaan kampusnya.

"Saya pikir mereka pasti segera menyerahkan karena tadi semua sangat bersemangat untuk bekerjasama," pungkasnya. (Rita Lavenie)