Duduk Perkara Jokowi vs Hasto yang Berujung Bantahan Joko Widodo soal Ancaman agar Tak Dipecat PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Jokowi vs Hasto berlanjut, terbaru Presiden ke-7 merespons soal Sekjen PDIP yang menyeret namanya di sidang eksepsi.

Ya, Hasto mengaku, menerima ancaman akan ditersangkakan jika PDIP memecat Jokowi.

Lantas, Jokowi pun bertanya-tanya apa keuntungan yang ia dapat jika melakukan ancaman agar PDIP tak memecatnya. 

Sebelumnya, video tentang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang membahas mengenai dalang dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mencuat setelah dirinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Bukan di Masjid Negara IKN, Prabowo Bersama SBY dan Jokowi akan Salat Idul Fitri 2025 di Istiqlal

Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto mengatakan, dalang dari revisi UU KPK adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan PDI-P ataupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Adapun revisi UU KPK sempat menjadi kontroversi pada 2019. Sebab, banyak poin yang melemahkan KPK.

Hasto Menuding Jokowi

Dalam video yang beredar, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sedangkan hal buruk ditimpakan kepada PDI-P.

"Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," ujar Hasto melalui akun YouTube miliknya, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga tuduhan  bahwa partainya menginisiasi revisi UU KPK dianggap tidak berdasar.

"Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," katanya.

Dia juga mengklaim bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota.

Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul.

 Bahkan, masih kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi UU KPK.