Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo Minta Disdukcapil Data Penduduk Khusus Non Permanen

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memprediksi akan terjadi lonjakan jumlah penduduk pasca arus balik Lebaran 2025.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan mempersiapkan sistem pendataan khusus bagi penduduk non-permanen agar data kependudukan dapat lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Namun demikian, Bagus Susetyo menegaskan bahwa Balikpapan merupakan kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib, namun ia mengingatkan pentingnya kesiapan dan kualitas sumber daya manusia bagi para pendatang.

Baca juga: DPRD Balikpapan Desak Pemkot Perketat Pengawasan Izin Retail Modern, Ancam Usaha Kelontongan

"Kota ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari nafkah, tetapi harus dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai. Kita menyambut baik kedatangan siapa pun, asalkan siap menghadapi tantangan dunia kerja," ujarnya, Senin (7/4/2025).

Menurut Bagus, geliat pembangunan yang semakin masif, terutama proyek strategis nasional seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi magnet kuat bagi para pencari kerja dari luar daerah.

"Para pendatang yang memiliki sertifikasi dan keterampilan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal," jelasnya.

Tak hanya bagi pendatang, Bagus juga mengimbau warga lokal untuk terus meningkatkan kualitas diri agar tidak kalah bersaing. Pemkot, kata dia, akan terus menggandeng lembaga pelatihan kerja untuk memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat Balikpapan.

“Warga lokal juga harus siap bersaing. Peningkatan keahlian menjadi keharusan di tengah persaingan yang makin ketat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menyebut pihaknya sedang mempersiapkan sistem pendataan penduduk non-permanen. Pendataan ini dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan.

“Kami sedang merancang sarana dan prasarana pendukung untuk pendataan penduduk non-permanen. Harapannya sistem ini bisa rampung dan mulai diimplementasikan tahun ini,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketidakakuratan data penduduk dapat berdampak pada banyak sektor, mulai dari zonasi pendidikan hingga penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan.

“Banyak warga tinggal di Balikpapan Utara, tapi secara administrasi masih tercatat di Balikpapan Kota. Hal ini bisa mengacaukan rencana pembangunan, misalnya dalam penentuan lokasi sekolah atau fasilitas umum lainnya,” beber Tirta.

Terkait potensi peningkatan jumlah penduduk pasca Lebaran, Tirta mengakui pihaknya belum melakukan pendataan khusus, namun mengantisipasi adanya lonjakan akibat perpindahan ASN dan tenaga kerja ke IKN yang berimbas pada arus migrasi ke Balikpapan.

“Meski belum tercatat secara resmi, banyak pendatang baru yang tinggal di Balikpapan namun belum mengubah data kependudukannya. Status mereka masih sebagai penduduk non-permanen,” jelasnya.

Menurut catatan BPS, jumlah penduduk Balikpapan saat ini berkisar 738 ribu jiwa. Namun Tirta memperkirakan, jumlah riil penduduk sudah menembus angka 800 ribu lebih.

"Karena itu, pembaruan data kependudukan sangat penting agar kebijakan dan pembangunan yang dilakukan Pemkot tepat sasaran," pungkasnya.(*)