Kuliah Gratis Jadi Kebijakan Prioritas, Wali Kota Neni Moerniaeni MoU dengan 5 Kampus di Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan lima perguruan tinggi di halaman Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (8/4/2025).

Penandatanganan sebagai langkah awal pelaksanaan program kuliah gratis ini dilakukan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni serta disaksikan Wakil Wali Kota Agus Haris, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Maming, serta para ASN, 

Program kuliah gratis ini menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Neni Moerniaeni dan Agus Haris dalam 100 hari kerja guna membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat.

Neni Moerniaeni mengatakan, program kuliah gratis ini dapat diakses oleh setiap warga yang memiliki KTP Bontang dan berusia maksimal 30 tahun.

“Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan pendidikan, pemerintah sudah membiayai,” ujar Neni usai acara penandatanganan.

Baca juga: Profil Neni Moerniaeni, Wali Kota Bontang Terpilih Dilantik Prabowo Hari Ini, Naik Takhta Kedua Kali

Lima perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan Pemkot Bontang, yakni Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma’arif Bontang, Universitas Terbuka (UT), dan Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang.

Untuk program ini, Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar.

Besaran uang Kuliah tunggal (UKT) yang ditanggung bervariasi, tergantung pada perguruan tinggi masing-masing.

STITEK menjadi kampus dengan UKT tertinggi, yakni mencapai Rp 6 juta per semester.

Sementara Universitas Terbuka hanya Rp 2 juta per semester.

Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan dari masyarakat.

Baca juga: 3 Rumah Jabatan Baru Bakal Dibangun di Bontang, Neni Moerniaeni Ungkap Lokasi Lama Akan jadi RTH

Sejauh ini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme seleksi, jumlah kuota penerima manfaat, maupun sistem pengawasan penggunaan dana hibah tersebut.

Masyarakat pun menyambut baik program ini dan berharap pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan berkelanjutan. 

“Kami ingin program ini benar-benar dijalankan, bukan hanya janji politik diawal pemerintahan. Ini juga perlu juga pengawasan agar transparan tidak berpihak ke orang-orang tertentu,” ujar salah satu warga Bontang, Andika kepada TribunKaltim.co.(*)