DPRD Sidak Dugaan BBM Bermasalah di Balikpapan Kaltim, Pertamina Berikan Penjelasan Mutu Produk

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menyikapi maraknya keluhan masyarakat terkait dugaan bahan bakar minyak (BBM) bermasalah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur  pihak DPRD Balikpapan bersikap. 

Buntut adanya laporam dugaan BBM Pertamina jadi biang kerusakan mesin kendaraan maka Komisi II DPRD Balikpapan bersama Wakil Ketua DPRD, Budiono menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Langkah ini sekaligus melakukan kunjungan lapangan ke kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (9/4/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam merespons keresahan warga, yang mengaku mengalami masalah seperti mesin kendaraan berebet hingga mogok usai mengisi BBM, khususnya jenis Pertamax.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Audit Tangki SPBU, Buntut Keluhan Dugaan BBM Bermasalah

“Pastinya kami meneruskan keluhan masyarakat terkait kendaraan yang bermasalah. Dugaan sementara memang mengarah pada kualitas BBM. Maka dari itu, kami langsung berdialog dengan pihak Pertamina untuk mendapatkan penjelasan,” ungkap Wakil Ketua DPRD, Budiono.

Tanggapan Pertamina Patra Niaga

Dalam pertemuan tersebut, Sales Area Manager Retail Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) PT Pertamina Patra Niaga, Henry Eko, menjelaskan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan melakukan investigasi menyeluruh sejak awal isu ini mencuat.

Proses investigasi mencakup pengambilan sampel BBM dari berbagai titik, mulai dari SPBU, tangki pendam, hingga depot utama.

“Hasil uji internal hingga saat ini menunjukkan bahwa BBM yang kami distribusikan masih sesuai standar. Tapi investigasi belum berhenti. Kami juga tengah mengumpulkan sampel dari bengkel-bengkel yang menerima laporan kerusakan kendaraan dari masyarakat,” jelas Henry.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa warna BBM tidak dapat dijadikan tolok ukur mutu bahan bakar.

“Warna BBM hanyalah penanda produk, bukan indikator kualitas. Oleh karena itu, kami menyarankan agar lembaga independen turut dilibatkan dalam proses uji lab, supaya hasilnya objektif dan dapat dipercaya publik,” tambahnya.

Baca juga: YLKI Kaltim Ajak Warga Aktif Secara Masif Laporkan Pertamina Atas Dugaan BBM Oplosan

Henry juga menepis isu adanya praktik oplosan dalam distribusi BBM oleh Pertamina. Ia memastikan bahwa seluruh proses pendistribusian telah sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas).

“Distribusi kami tidak pernah menyimpang dari prosedur resmi. Tidak ada praktik ilegal yang dilakukan,” tegasnya.

Sebagai langkah tanggap, Pertamina telah menyediakan formulir pengaduan di setiap SPBU.

DPRD Ingin Investigasi Transparan