Soal BBM yang Dikeluhkan Warga, Ketua DPRD Balikpapan Desak Komisi II Panggil Pertamina Patra Niaga

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diduga kotor dan menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

Ia mendesak Komisi II DPRD Balikpapan untuk segera memanggil pihak PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan guna meminta klarifikasi dan tindakan konkret.

Hal itu disampaikan Alwi saat memimpin rapat perdana DPRD usai libur panjang Idulfitri yang juga dirangkai halalbihalal bersama seluruh anggota dewan, Rabu (9/4/2025).

“Rapat ini sekaligus menjadi momen kita menyusun langkah ke depan usai libur. Saya minta kepada seluruh anggota, khususnya di tiap-tiap komisi, agar mengejar ketertinggalan agenda kerja. Salah satunya yang mendesak adalah persoalan BBM kotor yang dikeluhkan warga,” ujar Alwi kepada awak media.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Alwi Minta Komisi III Tindaklanjuti Masalah Bangunan Baru DPRD

Menurutnya, banyak laporan masuk dari masyarakat, baik pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat, yang mengaku kendaraannya mendadak mogok setelah mengisi bahan bakar dari sejumlah SPBU di Balikpapan.

Dugaan sementara, penyebabnya adalah kualitas solar yang buruk atau tercampur kotoran.

“Saya terima laporan langsung dari warga. Banyak yang bilang kendaraannya rusak setelah mengisi solar, katanya kotor. Ini harus ditindaklanjuti secepatnya karena bisa merugikan masyarakat secara luas,” tegas Alwi.

Untuk itu, dirinya meminta Komisi II DPRD Balikpapan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian BBM.

Ia juga mendorong agar pihak terkait turun langsung ke lapangan dan melakukan inspeksi ke sejumlah SPBU.

"Insya Allah, setelah zuhur Komisi II akan memanggil pihak Patra Niaga. Kalau perlu, saya sarankan mereka turun langsung ke beberapa SPBU, lihat kondisi di lapangan, saksikan sendiri apakah memang ada BBM yang tidak layak edar,” ungkap Alwi.

Baca juga: DPRD Balikpapan Desak Pemkot Perketat Pengawasan Izin Retail Modern, Ancam Usaha Kelontongan

Ia menambahkan, persoalan serupa juga dilaporkan terjadi di daerah lain di Kalimantan Timur, sehingga penting bagi Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah ini.

“Kita ingin masalah ini tidak berlarut-larut. Masyarakat sudah cukup dirugikan. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap layanan distribusi BBM terus menurun,” pungkasnya.(*)