Wali Kota Samarinda Andi Harun Pertanyakan Hasil Uji BBM, Tegaskan Pemerintah Tak Bela Pengusaha

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kasus dugaan BBM oplosan yang menyebabkan banyak kendaraan warga mengalami kerusakan belum juga menemukan titik terang. 

Di tengah simpang siur informasi dan pernyataan berbagai pihak, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya angkat suara.

Namun, ia memilih sikap hati-hati dan tidak ingin tergesa mengambil kesimpulan, apalagi ikut memperkeruh suasana yang sudah gaduh.

Saat ditemui Selasa (8/4/2025), Andi Harun mengaku belum turun langsung menangani kasus tersebut karena menilai situasinya masih penuh ketidakpastian.

Ia menyayangkan sejumlah pihak yang justru terlalu cepat menyampaikan kesimpulan, bahkan cenderung menyalin pernyataan resmi dari pihak Pertamina yang menyebut BBM tidak bermasalah.

“Saya pelajari semua pihak yang turun, termasuk masyarakat, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Saya tidak ingin menambah kekeruhan, turun tapi tidak memberi kepastian,” tegas Andi Harun.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun tak Tegesa-gesa di Kasus Dugaan Kendaraan Rusak Usai Isi BBM Pertamina

Ia mengingatkan bahwa pernyataan seperti ‘BBM tidak bermasalah’ seharusnya tidak dilontarkan sembarangan, apalagi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas di bidang tersebut.

“Kita harus menahan diri untuk membuat kesimpulan seperti itu, karena kita bukan ahlinya. Apalagi kalau melihat fakta di lapangan dimana bengkel-bengkel penuh dengan kendaraan rusak, dan teknisinya menyebut filter BBM kotor dan bermasalah,” ujarnya.

Andi Harun pun mempertanyakan hasil uji yang dilakukan terhadap tangki SPBU yang menyatakan tidak ada pencampuran.

Sebab, di sisi lain, ada kenyataan bahwa puluhan kendaraan mengalami kerusakan dengan pola serupa.

“Kok ada fakta di hampir semua bengkel begitu banyak bengkel kendaraan ada yang mogok, brebet, dan bermasalah, dan sekarang makin terbuka,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Samarinda ini juga menjelaskan bahwa istilah oplosan tidak selalu berarti pencampuran BBM dengan air.

Menurutnya, bisa saja terjadi pencampuran antar jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax, yang memiliki kadar oktan berbeda.

Meski tak selalu terdeteksi secara kasat mata, efeknya bisa terasa di mesin kendaraan.

“Kalau harga Pertamax Rp12 ribu dan Pertalite Rp10 ribu, ada selisih. Kalau dikalikan jutaan liter, itu jadi insentif tersendiri bagi oknum. Jadi bisa saja oplosan antar BBM ini yang menyebabkan efek brebet atau penurunan performa mesin,” jelasnya.

Baca juga: Kaltim Buka Peluang Investasi Kereta Cepat, Wali Kota Andi Harun Beri Dukungan Penuh

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kesimpulan apa pun sebaiknya diambil berdasarkan uji laboratorium resmi dan independen.

Pemerintah, menurutnya, wajib bersikap netral dan tidak seolah membela pengusaha lebih dari masyarakat.

“Kepala daerah tidak boleh asal menyimpulkan. Yang paling bijak adalah ambil sampel dari SPBU, dari kendaraan yang rusak di bengkel, juga dari pom mini. Lalu uji di laboratorium yang kredibel. Setelah ada hasil, baru kita umumkan secara obyektif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.

Namun, ia tidak ingin asal turun ke lapangan hanya untuk pencitraan atau tanpa arah yang jelas.

“Saya kira yang turun sudah cukup banyak. Tapi belum ada satu pun yang bisa melegakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh asal-asalan. Kami juga akan ambil sampel, tapi tidak perlu ramai-ramai. Kami ingin nilai objektivitasnya tinggi,” ungkapnya.

Wali kota juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai penengah, bukan bagian dari kegaduhan.

“Pemerintah tidak boleh terkesan membela pengusaha. Kalau pengusaha salah, kita harus berani katakan kalau pengusaha salah. Kita harus bilang masyarakat benar karena peristiwa ini anomali,” pungkas Andi Harun.

Pemprov Buka Layanan Pengaduan

Inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu belum mampu menjawab keresahan masyarakat atas banyaknya kasus kendaraan brebet setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Sebagaimana diketahui dalam sidak tersebut Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan BBM yang ada di setiap SPBU aman dan jauh dari kata oplosan.

Namun pernyataan itu cukup berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan yang mana banyak masyarakat mengaku kendaraan mendadak sinjal atau macet usai melakukan pengisian BBM.

Terkait situasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim tidak bisa leluasa bergerak.

Karena tak ada kejanggalan yang ditemukan saat sidak, maka Pemprov Kaltim berharap masyarakat aktif melakukan pelaporan kepada pusat panggilan atau call center Pertamina 135.

Baca juga: Walikota Andi Harun Klaim Ekonomi Samarinda Tumbuh Pesat, Capai Banyak Penghargaan

Selain itu, pemprov juga kini membuka layanan pengaduan melalui aplikasi konsumen yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM).

"Jangan lupa sertakan struk dan lokasi pengisian," ujar Sri Wahyuni saat dijumpai awak media di Odah Bebaya Samarinda, Senin (7/4/2025) petang.

Terkait langkah konkret yang akan dilakukan, Sri Wahyuni menegaskan bahwa usai sidak tidak ditemukan adanya kejanggalan pada setiap SPBU tersebut.

Bahkan, pihak pertamina telah menegaskan sebelum BBM disalurkan kepada masyarakat, seluruh bahan bakar tersebut telah diuji lab bersama pihak ketiga yakni Sucofindo.

"Jadi, semua langkah sudah sesuai prosedur. Opsi satu-satunya kita menghimpun keluhan yang masuk ke kanal pengaduan untuk menjadi acuan kami melangkah," pungkas Sri Wahyuni.(*)