Wagub Kaltim Seno Aji Minta Pertamina Tanggung Jawab, 657 Motor Ojol Rusak Pasca Isi BBM di SPBU

Sebelumnya, saat RDP ia sampaikan ada 657 Kendaraan yang rusak dari kawan–kawan ojol, tentu juga siap jika dihadirkan, beserta dengan bukti-buktinya.

Kini, ia menunggu langkah Pertamina pasca RDP Rabu 9 April 2025 lalu, terkait bengkel resmi gratis
untuk perbaikan korban yang telah terdampak.

“Kami masih tunggu ini realisasinya bengkel gratis untuk korban BBM (diduga) oplosan, masyarakat
sudah menunggu, kalau sampai terlalu lama realisasinya, atau prosedur, mekanisme dan persyaratannya dipersulit untuk para korban, artinya sudah tidak komitmen dengan amanat hasil RDP kemarin, kita akan turun aksi untuk segel Depo Pertamina,” tandas Ivan.

Dinas ESDM Dorong Pertamina

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong
pelaksanaan bengkel pemeriksaan yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu 9 April
2025 kemarin.

Dalam rapat tersebut, Pertamina telah menyampaikan komitmen agar membuka layanan dan menunjuk bengkel resmi di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas keluhan masyarakat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bambang
Arwanto menegaskan, langkah ini diapresiasi Pemprov sebagai bentuk kepedulian.

Tetapi, Pemprov Kaltim tetap akan mengawal agar komitmen ini benar-benar dilaksanakan bukan cuman menjadi wacana.

“Pertamina menyatakan bakal membuka bengkel-bengkel resmi untuk pemeriksaan dan perbaikan
kendaraan terdampak (diduga terkena BBM oplosan).

Kami dari Pemprov akan terus mendorong dan mengawasi pelaksanaannya agar berjalan, memastikan Pertamina bertindak cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat,” tegasnya, Kamis (10/5).

Bambang juga menegaskan bahwa meski industri migas secara nomenklatur menjadi ranah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah melalui Gubernur dan Wakil Gubernur tetap concern serta menyatakan bahwa berperan penting dalam pengawasan dan koordinasi di lapangan.

“Secara regulasi, sektor hulu dan hilir migas memang wewenang pusat, tapi koordinasinya tetap di daerah, dalam hal ini, Pemprov Kaltim tetap hadir dan siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak Pertamina,” jelasnya.

Tentunya, solusi bengkel gratis jangan hanya bagian dari respons jangka pendek.

Ia berharap pihak Pertamina melihat peristiwa yang ada di masyarakat dan ruang publik tersebut sebagai momen evaluasi secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, agar kejadian sama tidak terulang kembali, terlebih sebagai perusahaan energi nasional dengan standar internasional tentu punya SOP sangat luar biasa ketat.

“Bukan sekadar soal perbaikan kendaraan, tentu mesti ada mitigasi menyeluruh, proses distribusi,
pengawasan SPBU, hingga mekanisme pengendalian mutu BBM SOP Pertamina sangat ketat.

Jadi seharusnya, insiden seperti ini dapat dicegah,” tandas Bambang.(uws)