Kurikulum Merdeka dan Ketimpangan Insentif Guru di Kaltim, Damayanti Beri Penjelasan

TRIBUNKALITM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menyampaikan pandangannya terkait Kurikulum Merdeka yang diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Saat ini, penerapan Kurikulum Merdeka membawa tantangan tersendiri. Terutama dalam mempersiapkan guru-guru agar mampu mengemban tanggung jawab baru dalam mendidik generasi muda yang memiliki kebebasan lebih dalam belajar.

Damayanti melihat, Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran dengan lebih fleksibel.

Baca juga: Sosialisasi Perda Anti Narkotika di Bontang, DPRD Kaltim Gaungkan Masyarakat Sebagai Garda Terdepan

"Kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa belajar dengan lebih mandiri. Namun, ini juga membutuhkan keterlibatan aktif guru agar mereka mampu memandu proses pembelajaran dengan baik." jelas Damayanti.

Lebih lanjut kata Damayanti, kualitas guru memegang peran krusial dalam menentukan kesuksesan kurikulum tersebut. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan terkait kesenjangan insentif guru di berbagai daerah.

Sejumlah kabupaten/kota telah memberikan insentif dengan nominal cukup bagi guru SMA dan SMK.

Namun, bagi guru PAUD dan SMP di beberapa daerah menienma insentif yang rendah dan masih jauh dari layak. "Masih banyak guru menerima insentif yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kerja keras mereka.

Padahal, guru-guru inilah yang berperan penting dalam mencetak generasi masa depan," terangnya.

"Ketimpangan insentif ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi agar kesejahteraan guru lebih merata di setiap jenjang." sambungnya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya perhatian pada kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di Kaltim. (adv/hms7)