Pemkot Samarinda Bakal Dirikan Sekolah Rakyat di Palaran, Pembangunan Dimulai Juli 2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengambil langkah strategis untuk kemajuan dunia Pendidikan.

Kali ini, Pemkot Samarinda melakukan persiapan untuk pendirian sekolah rakyat di Kecamatan Palaran. 

Sekolah ini digagas sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menjadi satu dari tiga pilar penting pengembangan pendidikan bersama sekolah terpadu dan satuan pendidikan menengah daerah (SPMD).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin menyampaikan, konsep sekolah rakyat sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial.

Pemkot Samarinda juga termasuk salah satu yang diprioritaskan dalam program ini.

Baca juga: Pemkot Samarinda Bantu Rp300 Ribu Bagi Pemilik Kendaraan yang Rusak Akibat BBM Bermasalah

Rencana pembangunan sekolah ini akan memanfaatkan lahan seluas 7 hektare yang sebelumnya merupakan bagian dari area yang dikelola PUPR dan sempat digunakan oleh Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI).

“Lokasinya tidak jauh dari gerbang masuk ke SKOI. Info yang saya dapat, Pak Wali sudah memberikan lahan seluas 7 hektare untuk pengembangan sekolah ini,” ungkap Asli, Senin (14/4/2025).

Meskipun tahap pembangunan fisik baru dimulai Juli 2025, proses perekrutan dan seleksi siswa dimulai lebih awal.

Sekolah ini ditargetkan menerima 100 siswa pada tahap pertama. 

Untuk sementara, proses belajar akan memanfaatkan fasilitas boarding school milik Yayasan Melati, yang telah diajak bekerja sama oleh Pemkot.

“Yayasan Melati memiliki boarding dan saya dulu juga menjadi pengelola di sana. Jadi kita kerja sama dulu, bentuknya kemungkinan sewa. Harapannya, di tahun berikutnya anak-anak sudah dipindahkan ke kompleks sekolah di lahan 7 hektare tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Pemkot Samarinda Gelar Musrenbang RKPD 2026, Andi Harun Fokus Edukasi Sungai dan Akses Air Bersih

Sekolah rakyat ini sepenuhnya didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk untuk pembiayaan operasional, gaji guru, dan kebutuhan siswa. 

Namun, untuk tahap awal, Pemkot Samarinda bersedia mengambil alih sementara sebagian pembiayaan sebagai bentuk “trigger” agar program bisa berjalan sesuai jadwal.

“Kalau diganti alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tidak masalah karena ini juga untuk anak-anak kita. Kami siap support,” tegas Asli.

Untuk memastikan kualitas pengajar, rekrutmen guru akan melalui standar ketat.

Proses seleksi akan dilakukan oleh yayasan yang memiliki afiliasi langsung dengan lembaga Cambridge.

Hal ini sejalan dengan konsep sekolah yang mengedepankan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari siswa.

“Nanti yang menyeleksi guru bukan kami, tapi pihak yayasan. Istilahnya, di sana ‘every day, every moment, every time’ semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi benar-benar ada tanggung jawab mutu,” ucapnya.

Menjawab kekhawatiran publik soal pungutan biaya seperti yang pernah terjadi di beberapa sekolah berbasis swasta, Asli menegaskan, sekolah rakyat dan sekolah unggulan seperti di SMP 16 akan tetap gratis.

Hal ini karena dibangun dengan skema negeri dan komitmen kuat dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. 

“Kalau sekolahnya negeri, tidak boleh ada pungutan. Niat Pak Wali sudah sangat jelas. Di sekolah unggulan seperti SMP 16, gurunya ASN dan PPPK. Sementara di Sekolah Rakyat, semua honorer agar tidak mengganggu formasi ASN negeri. Intinya pemerintah hadir,” tutup Asli.(*)