Respons PDIP Soal Ijazah Palsu Jokowi, Guntur Romli: Jangan Jadi Pinokio, Akhirnya Ketahuan Bohong

"Selama ini pengadilan memang sudah berjalan, tapi ijazah asli Jokowi belum pernah dihadirkan."

"Ini justru menimbulkan pertanyaan dan kegaduhan yang bisa menyusahkan banyak pihak, termasuk UGM dan masyarakat di Yogyakarta serta Solo yang bisa terdampak aksi-aksi karena isu ini," katanya.

Selain itu, Guntur juga mempertanyakan langkah hukum yang diambil pihak Jokowi terhadap penyebar isu ijazah palsu. 

Menurut Guntur, respons tersebut terlalu berlebihan.

"Yang saya heran, kenapa sampai harus mengancam tindakan hukum? Apa Jokowi mau memenjarakan sebanyak-banyaknya orang?"

"Padahal masalahnya bisa selesai dengan cara sederhana: tunjukkan saja ijazah aslinya," ujarnya

Baca juga: Ijazah Jokowi Jadi Pertanyaan, UGM Tegaskan Keasliannya dengan Bukti dan Dokumen Akademik

Pengacara Jokowi Siapkan Langkah Hukum

Sebelumnya, Anggota Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan memproses hukum penyebar hoaks dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut.

"Kami ingatkan kepada siapa pun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya."

"Jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Firmanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Firmanto menegaskan, Jokowi adalah lulusan sah Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lembaga tersebut telah mengonfirmasi status alumninya.

Maka dari itu, dia menganggap penyebaran informasi mengenai dugaan ijazah palsu dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter.

"Maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencanangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujar Firmanto.

Firmanto juga mempersilakan masyarakat untuk mengonfirmasi isu tersebut langsung kepada tim kuasa hukum.

"Kepada siapa pun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan untuk mengambil langkah hukum," ucapnya.