Ketua DPRD Balikpapan Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Energi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar terkait kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar yang kian menipis.

TPA Manggar di Balikpapan diproyeksikan penuh pada 2026 akibat meningkatnya volume sampah yang mencapai 386,48 ton per Oktober 2024, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas pendukung IKN. 

"Kami juga perlu memberi catatan serius, karena saat ini TPA Manggar hampir mulai penuh," ujar Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri. 

Menurutnya, data terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Manggar telah memasuki zona ke-6 dari total zona yang tersedia, dan diperkirakan akan memasuki zona ke-7 pada tahun mendatang. 

Hal ini menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah konvensional sudah mendekati titik kritis.

Baca juga: TPA Manggar Penuh pada 2028, Pemkot Balikpapan Siapkan Insinerator untuk Olah Sampah Jadi Listrik

Sebagai bentuk antisipasi, Alwi menyoroti pentingnya penerapan teknologi Waste to Energy (WTE), alih-alih perluasan lahan TPA. 

Artinya, pengolahan sampah dilakukan melalui proses pembakaran yang menghasilkan gas metana, yang kemudian dapat dikonversi menjadi sumber energi. 

Teknologi ini, menurut Alwi, mampu memberikan dua keuntungan sekaligus: mengurangi volume sampah secara signifikan dan menghasilkan energi terbarukan.

"Dengan sistem ini, sampah bisa dibakar habis dan area TPA yang sama bisa digunakan kembali. Ini sangat efisien dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang," jelasnya.

Alwi juga menyadari bahwa opsi ekspansi lahan untuk TPA Manggar sulit dilakukan mengingat adanya pembatasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Oleh karena itu, inovasi WTE dinilai sebagai solusi realistis yang perlu segera dikaji lebih dalam.

"Oleh karena itu, opsi yang bisa dipertimbangkan adalah sistem pengolahan sampah melalui metode pembakaran yang menghasilkan gas metana atau Waste to Energy (WTE), seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah di Sumatera," tambahnya.

Lebih lanjut, Alwi menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dari pihak DLH dalam merancang serta menyosialisasikan kebijakan baru terkait sistem pengelolaan sampah ini.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat adalah kunci agar kebijakan bisa diterima dan diimplementasikan secara optimal.

"Kami berharap DLH bisa segera menjelaskan kepada publik terkait langkah-langkah yang akan diambil. Ini menyangkut kepentingan seluruh warga kota. Jangan sampai kita terlambat bertindak," tutup Alwi.