Berita Kubar Terkini

Dermaga Tering di Kutai Barat Kaltim tak Berdampak Efisiensi Anggaran, DPRD Singgung Refocusing

Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada program revitalisasi pelabuhan di Samarinda, Kalimantan Timur

Penulis: Ilo | Editor: Budi Susilo
YouTube @hiburansaja
EFISENSI ANGGARAN - Ilustrasi Dermaga Tering di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada program revitalisasi pelabuhan di Samarinda akan tetapi di Kutai Barat tetap berjalan, tidak berpengaruh. (YouTube @hiburansaja) 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada program revitalisasi pelabuhan di Samarinda akan tetapi di Kutai Barat tetap berjalan, tidak berpengaruh. 

Demikian dipaparkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah yang kepada TribunKaltim.co pada Minggu (20/4/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur

Hal senada juga disampaikan oleh DPRD Kaltim, menyatakan, refocusing sendiri tidak menyentuh pembangunan yang bersifat urgent. Asalkan pembangunan itu benar-benar dibutuhkan masyarakat pastinya tetap dilanjutkan. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) turut terdampak efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini.

Baca juga: Terminal Bus AKAP Samarinda Seberang Sepi, BPTD Kaltim Berkeinginan Gelar Kegiatan Kemasyarakatan

Pembahasan bersama Komisi III DPRD Kaltim selaku mitra juga telah dirampungkan.

Plot anggaran yang semula diketuk senilai Rp245 miliar untuk pengerjaan pada tahun 2025 harus berkurang sebesar Rp189 miliar.

“Kami sudah rapat bersama Komisi III DPRD Kaltim, Selasa 15 April 2025 lalu. Ya, ada penyesuaian, tapi tidak mengganggu pekerjaan kami,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah, Minggu (20/4/2025).

Meski demikian, ada proyek yang tertunda akibat efisiensi, yakni revitalisasi Terminal Bus Sungai Kunjang di Kota Samarinda.

Terminal kelas B yang melayani trayek keberangkatan antar kota dalam provinsi tersebut mulanya akan direvitalisasi dengan usulan biaya sekitar Rp40 miliar.

“Jadi Terminal itu (Sungai Kunjang) ditunda dulu dan menyesuaikan skala prioritas pembangunan,” terangnya.

Baca juga: Dinsos Kaltim Pangkas Rp12 Miliar dalam Efisiensi Anggaran 2025

Infrastruktur terminal juga dinilai masih bisa berfungsi mengurus keberangkatan dan kedatangan angkutan.

Walaupun beberapa sarana prasarana (sarpras) hingga utilitas yang ada terbilang mesti dipugar karena dimakan zaman.

Proyek revitalisasi di Kota Samarinda memang batal, tapi tidak dengan daerah lain.

Dermaga di Tering Kutai Barat tak Berdampak

Irhamsyah mengatakan, Dishub akan mengerjakan revitalisasi Dermaga di Tering, Kutai Barat, sebagai salah satu program revitalisasi pelabuhan di Mahakam.

“Ada yang dialihkan kepada ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, sampai penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi, serta marka zona selamat sekolah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, Abdulloh mengatakan bahwa refocusing sendiri tidak menyentuh pembangunan yang bersifat urgent. 

Banyak diantaranya dipangkas hanya seputar perjalanan dinas, alat tulis kantor, sampai kegiatan internal lain.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkot Samarinda Optimalkan Penggunaan Ruang Rapat

“Semua sesuai dengan skala prioritas,” sebutnya.

Efisiensi anggaran, menurut politikus Golkar ini, membuat semua rancangan fiskal perlu disusun ulang.

Ia pun menekankan kepada semua instansi agar program yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak dihapuskan.

Abdulloh juga menyampaikan bahwa efisiensi dan refocusing anggaran ini menyentuh hampir ke semua instansi.

“Jadi, kami menegaskan efisiensi yang akhirnya harus me-refocusing anggaran jangan sampai menyentuh program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

“Masih ada peluang berubah di (APBD) perubahan nanti. Pergeseran dan penyesuaian ini hampir menyasar ke semua instansi yang ada,” sambungnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR-Pera Kaltim Pastikan Pemantapan Jalan dan Program 1.000 RLH Berlanjut

Ia juga mengatakan, semua perangkat daerah perlu menyusun ulang rencana keuangannya dengan kemampuan APBD selepas penyesuaian.

Selain itu, jugaa memastikan angka hasil refocusing bisa lebih menyasar ke hal yang lebih mendesak atau merealisasikan GratisPol-JosPol yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud dan Seno Aji.

“Terlebih gubernur dan wakil gubernur tentu harus bisa jalan di 2025 ini. Komisi III ingin memastikan ada tidaknya penambahan pembiayaan infrastruktur daerah dari refocusing itu,” ujarnya.

(TribunKaltim.co/Moh Fairus)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved