DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakat Rancangan RPJMD 2025–2029, Kesehatan dan Banjir Jadi Sorotan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota menggelar Rapat Paripurna yang membahas tentang rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kegiatan ini dilaksanakan di gedung parkir klandasan pada Senin sore (21/4) sebagai tonggak awal penentuan arah pembangunan kota selama lima tahun mendatang.

Dalam kegiatan ini, masing-masing fraksi DPRD kota Balikpapan memberikan tanggapan sebelum akhirnya dilakukan acara penandatanganan nota kesepahaman secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, hingga stakeholder lainnya.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan dan unsur pimpinan DPRD, yakni Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono.

Baca juga: Pembangunan Gedung Baru DPRD Balikpapan Masuki Tahap Akhir, Ditarget Rampung Tahun Ini

Dalam penyampaian pandangannya, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama.

Ia mendorong agar Pemkot menjamin layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat, dengan mencakup 148 jenis penyakit umum.

“Kita ingin seluruh kategori penyakit bisa ditangani secara gratis, agar sejalan dengan kebijakan pusat bahwa kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” ujar Yono.

Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya penambahan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan, termasuk pembangunan puskesmas di wilayah yang belum terjangkau.

Menurut Yono, perlu adanya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan seluruh program kesehatan dalam RPJMD.

Selain sektor kesehatan, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius DPRD. Wilayah-wilayah rawan seperti Kiasampal disebut masih menjadi langganan genangan yang mengganggu kehidupan warga dan menghambat aktivitas ekonomi.

“Banjir ini bukan cuma urusan lingkungan, tapi juga ekonomi. Kalau tak ditangani serius, aktivitas masyarakat bisa lumpuh,” ucap Yono.

Isu air bersih juga kembali mencuat, menyusul banyaknya keluhan warga terhadap kualitas dan distribusi air PDAM. DPRD mendesak agar Pemkot membuka sumber air baru dan memperbaiki jaringan distribusi, agar seluruh warga Balikpapan mendapatkan akses air bersih yang layak.

Demi memastikan kesiapan layanan, DPRD berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh rumah sakit di Balikpapan, baik negeri maupun swasta.

Tujuannya adalah menyelaraskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memperkuat sistem layanan kesehatan terpadu di kota ini.

Yono juga menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan program-program dari pemerintah pusat dan provinsi, agar kebijakan daerah bisa berjalan selaras dan saling mendukung.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengapresiasi seluruh masukan dari DPRD yang dinilainya konstruktif dan sejalan dengan agenda pembangunan Pemkot.

“Nota kesepakatan ini menjadi dasar penting dalam menyusun dokumen RPJMD yang lebih rinci dan menyeluruh. Masukan DPRD sangat kami hargai,” ujar Bagus.

Ia menegaskan bahwa isu banjir, air bersih, dan pengelolaan sampah sudah menjadi agenda prioritas Pemkot dan sebagian besar program sudah masuk tahap tender dan akan berjalan hingga 2026.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Energi

Dalam sektor pendidikan, Bagus menyebut Pemkot menargetkan pembangunan dua hingga tiga sekolah baru setiap tahunnya, khususnya pada jenjang SMP dan SMK. Untuk SMA, Pemkot berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang tak hanya menjadi pedoman pembangunan jangka menengah, tetapi juga mampu menjawab tantangan konkret dan kebutuhan riil masyarakat Balikpapan.

Dengan sinergi antara DPRD dan Pemkot, arah pembangunan lima tahun ke depan diharapkan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.(*)