Pemkot Balikpapan Dorong Penyelesaian Masalah Tol Km 8, Pastikan Aspirasi Masyarakat Didengar

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terus berkomitmen menjaga kepentingan masyarakat di tengah derasnya arus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah terkait Jalan Tol Balikpapan–IKN di Km 8 yang hingga kini masih menyisakan kendala di lapangan.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan Pemkot tidak tinggal diam.

Berbagai langkah ditempuh agar persoalan segera mendapat tindak lanjut nyata dari pihak IKN.

“Pemerintah Kota selalu berupaya memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan. Kami berharap pihak IKN bisa segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ujar Bagus Susetyo usai menghadiri kegiatan bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Senin (29/9/2025).

Baca juga: Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo Lepas 6 ASN yang Masuki Masa Purna Tugas

Kegiatan bersama DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk membahas isu-isu yang dirasakan warga.

Melalui forum ini, berbagai masukan dikumpulkan untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak IKN.

Menurut Bagus Susetyo, kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang baru dibentuk sekitar sepuluh bulan lalu membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

Langkah ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Dengan adanya badan aspirasi ini, suara masyarakat bisa tersalurkan secara lebih terstruktur. Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi agar jalannya pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Terkait tidak dilibatkannya masyarakat terdampak secara langsung dalam forum tersebut, Bagus menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPR RI kepada Pemkot Balikpapan.

Namun demikian, Bagus Susetyo memastikan komunikasi dengan warga tetap berjalan.

“DPR RI yang menyurat ke kami, dan kami diminta untuk memfasilitasi kegiatan ini. Itu sebabnya tidak semua pihak bisa hadir, termasuk masyarakat terdampak. Tetapi kami tetap membuka ruang komunikasi langsung dengan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Balikpapan selalu siap menjadi jembatan antara masyarakat, pihak IKN, dan pemerintah pusat. 

Dengan begitu, berbagai persoalan di lapangan bisa segera dicarikan solusi.