Terungkap Ternyata Manajemen RSHD juga Tunggak Tagihan Rp280 Juta ke UTD PMI Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Masalah pembayaran yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda, Kalimantan Timur ternyata tidak hanya bagi karyawannya.

Hal serupa dialami Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda, yang memiliki tagihan soal Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

Tak tanggung-tanggung Manajemen RSHD tunggak pembayaran yang nilainya mencapai Rp 280 juta lebih sejak Januari hingga Desember 2024.

Kepala UTD PMI Kota Samarida, dr Helda Fitriany, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berkomunikasi pada Februari 2025 melalui sambungan telepon dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSHD, bernama Setiyo Irawan.

Saat perbincangan kala itu ia meminta ketegasan soal tagihan BPPD yang ditunggak manajemen RSHD.

Baca juga: Ahli Waris RSHD Samarinda Buka Suara Terkait Polemik Gaji Karyawan Tak Kunjung Dibayar Manajemen

Setelah berkomunikasi dan tidak ada kepastian dari pihak Manajemen RSHD,  UTD PMI Kota Samarida kemudian melayangkan surat dengan nomor 72/IV.04.1/UTD/UM/II/2025 yang isinya terdapat tiga poin didaftar tagihan.

Tiga poin tersebut yaitu pertama memohon agar tagihan BPPD pada 2024 untuk segera dibayar manajemen RSHD.

Kedua, UTD PMI Kota Samarinda memberlakukan tagihan secara langsung di loket kepada keluarga pasien dan petugas RSHD yang mengambil darah.

Ketiga, tagihan BPPD secara langsung tersebut diberlakukan mulai 10 Februari 2025.

Sebelum mengeluarkan surat tersebut, perwakilan manajemen RSHD sempat memenuhi panggilan UTD PMI Kota Samarinda.

Saat itu urai dr Helda Fitriany, telah memberikan solusi agar manajemen RSHD bisa mencicil utangnya tersebut namun dalam waktu hingga Febuari 2025, tetap saja tak dijalankan. 

"Saya bilang, kalau mau dicicil silahkan. Cuma harus ada kejelasan, kami izinkan dicicil untuk juga melihat ada enggak niat baik untuk membayar," ungkapnya. 

Tidak sampai disitu, untuk tetap bisa berkomunikasi dengan pihak RSHD pun, dr Helda Fitriany kala itu sempat diberi nomor ponsel salah satu manajemen RSHD untuk berkomunikasi.

Tapi setelah mencoba untuk di hubungi manajemen RSHD tak respon.

Tak menyerah, upaya terus dilakukan UTD PMI Kota Samarinda dengan mencari lewat salah satu staf, saat ditanya saat itu kontak manajemen yang sempat dihubungi tidak sama.

 "Makanya saya bilang, kalau begitu caranya, tagihannya bisa tambah banyak dan tidak terbayarakan. Jadi pasien yang membutuhkan darah langsung kami tagih di sini saja," ujarnya. 

Kepala UTD PMI Kota Samarinda itu juga mengatakan pihaknya yang melayani 21 unit Rumah Sakit seluruh Kalimantan Timur, namun tidak sama dengan RSHD apalagi  pada tahun sebelumnya masalah serupa terjadi di RSHD, namun saat terselesaikan.

Baca juga: Manajemen RSHD Penuhi Panggilan Disnakertrans Kaltim, Kuasa Hukum Tekankan Pihaknya Beriktikad Baik

"Sebelumnya pernah, tapi terbayar. Memang saat ini hanya Rumah Sakit Darjad saja (yang bermasalah). Rumah sakit lain juga ada (utang), tapi tidak seperti Rumah Sakit Darjad," katanya. 

"Alasan mereka kemarin ada pembelian alat. Harusnya kami (UTD PMI Kota Samarinda) dulu yang diutamakan. Kami ini kan nonprofit. Beda dengan mereka (RSHD), bagaimana pun ada orientasi ke profit. Kalau nanti masyarakat butuh darah tapi enggak ada, kami juga yang disalahkan," sambungnya. 

Tribunkaltim.co mencoba mengkonfirmasi pihak manajemen RSHD melalui call center (0541) 732698, sekitar pukul 15.24 Wita.

Namun saat dijelaskan pihak Manajemen RSHD melalui Front Office (FO) tidak bisa menjawab.

Bahkan Rizka Adnaya petugas FO mengatakan akan sulit jika ingin bertemu dengan pihak manajemen RSHD. 

"Kalau untuk ngomong langsung ke manajemen kayaknya agak sulit,"  katanya. (*)