Pengamat Ekonomi Purwadi Desak Audit Parkir Samarinda hingga Era Walikota Sebelumnya

Seperti di beberapa retail yang sudah jelas tertulis parkir gratis. Bahkan jukir liar kerap menyalahgunakan stiker sosialisasi terkait retribusi parkir yang tertempel di sejumlah retail dari Bapenda.

“Di beberapa retail, bahkan pasar malam, itu masih kucing-kucingan. Masih ada pungutan. Kalau orang melihat mungkin dikasih Rp 2 ribu atau Rp 4 ribu secara pribadi itu tidak seberapa.

Tapi kan ini bagian dari kenyamanan, apalagi soal pernyataan BPS, orang yang penghasilannya Rp 20 ribu itu tidak dianggap miskin. Biaya parkir saja Rp 4 ribu, mau makan apa di Samarinda?,” ujarnya.

Ia menegaskan, isu parkir bukan semata soal angka kecil yang dibayar masyarakat, tapi dampaknya terhadap akumulasi potensi korupsi dan kesejahteraan publik.

Baca juga: Proses Audit Dishub Samarinda Diberi Waktu Sebulan, 23 Jukir Sudah Diperiksa

Sebab itu, Purwadi kembali menegaskan bahwa Pemkot Samarinda harus melakukan reformasi sistem parkir secara menyeluruh dan berani mengambil langkah besar.

"Publik itu punya dua kewajiban, yaitu pajak dan retribusi. Kalau pajak kan untuk pembangunan, sedangkan retribusi kan untuk keamanan kendaraan kita, kenyamanan parkir itu tetap ada tanggung jawab pemerintah itu.

Tapi yang penting dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Persoalannya sekarang tidak seperti itu," tutupnya. (*)