Plt Ketua DPRD Kukar Kunjungi Posko Banjir Sungai Payang, Dorong Relokasi Warga Rawan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Di tengah padatnya agenda kelembagaan, Plt Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junadi menunjukkan komitmennya terhadap persoalan kemanusiaan.

Junadi turun langsung ke Posko Banjir Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, pada Rabu (16/4/2025). 

Ia datang tak sendiri, sejumlah Kepala Desa dari wilayah sekitar turut mendampingi, di antaranya Kades Loa Kulu Kota, Kades Loh Sumber, Kades Sumber Sari, dan Kades Rempanga.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala Desa Sungai Payang, Arbaen, beserta perangkat desa, relawan, dan warga yang tengah terdampak banjir. 

Meski air mulai surut, dampak banjir masih sangat terasa, terutama bagi warga yang harus mengungsi dan kehilangan barang-barang berharga akibat tingginya debit air sungai.

Di hadapan warga, Politisi Gerindra itu menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga. 

Baca juga: Pembangunan Jembatan Pendamping di Tenggarong Dimulai, DPRD Kukar Komitmen Mengawasi

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pribadi dan kelembagaan DPRD Kukar terhadap musibah yang menimpa masyarakat Sungai Payang. 

“Bantuan ini memang tidak seberapa, tapi saya harap bisa sedikit meringankan beban bapak ibu semua. Kita semua saudara. Ketika ada yang tertimpa musibah, sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir dan membantu,” ucapnya.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Junadi juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya intensitas banjir di Loa Kulu dalam beberapa tahun terakhir. 

Ia menyebut, kawasan hulu Sungai Payang kini dikepung aktivitas pertambangan batu bara, yang berdampak pada hilangnya daerah resapan air dan mengakibatkan banjir saat musim hujan datang.

“Kerusakan alam di Loa Kulu ini sudah cukup parah. Kita harus berani menyebut bahwa banjir ini bukan hanya karena hujan deras, tapi juga karena ekosistem di hulu sudah terganggu. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, baik di legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.

Menanggapi tingginya risiko banjir tahunan yang menghantui warga di daerah bantaran sungai, Junadi secara terbuka mengusulkan relokasi rumah warga yang berada di zona rawan. 

Ia menyebut, langkah tersebut harus mulai direncanakan secara bertahap melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan pembahasan anggaran di APBD.

“Saya kira sudah saatnya kita mulai menyusun langkah konkrit untuk relokasi. Ini memang tidak mudah dan butuh dukungan anggaran besar, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, penderitaan warga akan terus berulang setiap musim hujan,” ujarnya.

Junadi juga meminta agar perangkat desa dan masyarakat lebih aktif dalam menyuarakan persoalan mereka melalui jalur formal ke pemerintah daerah maupun DPRD.