Berita DPRD Kukar

Daya Beli Turun hingga Jalan Rusak, Ini Aspirasi Warga Pesisir yang Dibawa ke DPRD Kukar

Persoalan turunnya daya beli masyarakat, ketersediaan air bersih, serta kerusakan jalan masih menjadi keluhan warga pesisir Kutai Kartanegara.

|
TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI
SERAP ASPIRASI MASYARAKAT - Anggota DPRD Kaltim, Rahmat Dermawan menuturkan, kebutuhan mendasar masih mendominasi usulan masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih, infrastruktur konektivitas, hingga dukungan pengembangan UMKM. Rahmat memastikan semua aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan melalui jalur resmi DPRD, Ia juga menekankan bahwa komunikasi dengan masyarakat tidak berhenti hanya saat masa reses. (TRIBUNKALTIM.CO / PATRICK VALLERY SIANTURI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Persoalan mendasar seperti turunnya daya beli masyarakat, ketersediaan air bersih, serta kerusakan jalan masih menjadi keluhan utama warga pesisir Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Reses Tahap II Masa Sidang III DPRD Kukar yang dilaksanakan di 20 kecamatan, termasuk daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Samboja, Muara Jawa, dan Sangasanga.

Legislator PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat pesisir.

Menurutnya, kebutuhan yang mendominasi tetap berkaitan dengan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan warga.

Baca juga: Reses di Desa Segihan, Anggota DPRD Kukar Hendra Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

“Memang sesuai kultur masyarakat pesisir, program nelayan masih banyak. Namun yang menjadi kebutuhan mendesak adalah infrastruktur jalan dan air bersih,” ungkap Rahmat Dermawan, Senin (18/8/2025).

Rahmat Dermawan menyoroti kondisi di Muara Jawa yang hingga kini masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih.

Di Sangasanga, warga berharap adanya pemerataan pembangunan jalan penghubung yang dinilai berpengaruh besar terhadap mobilitas dan perekonomian mereka.

Kondisi serupa juga ditemui di Kelurahan Pendingin yang ditetapkan sebagai kawasan industri.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Dengar Langsung Keluhan Warga Soal Banjir dan Faskes Berbayar

Infrastruktur jalan yang belum memadai dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas harian.

RahmatDermawan menegaskan akan mendorong perbaikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Pemerintah memiliki program peningkatan infrastruktur desa, dan itu yang kami dorong untuk direalisasikan. Dari peninjauan jalan ada sekitar sembilan titik di desa dan kelurahan yang saya tinjau,” tambahnya.

Selain masalah infrastruktur, ia juga menampung keluhan terkait menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Momentum HUT ke 80 RI, Anggota DPRD Kukar Akbar Haka Ajak Pemuda Hargai Perbedaan

Sebagai anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan menegaskan pihaknya punya tanggung jawab dalam pengawasan, penyusunan regulasi, dan penganggaran agar program pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.

Ia memastikan semua aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi DPRD Kukar.

Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya dilakukan saat masa reses.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved