Zaenal Mustofa, Pengacara yang Laporkan Ijazah Palsu Jokowi jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen

 Empat orang kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, bertemu dengan klien mereka di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, pertemuan tersebut digelar untuk melaporkan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi.

Yakup menyebut, timnya telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait tuduhan tersebut, serta proses pengumpulan dan analisis bukti sudah hampir selesai.

"Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum," kata Yakup seusai bertemu Jokowi.

Meski begitu, dia menuturkan bahwa keputusan akhir terkait langkah hukum, berada di tangan Jokowi.

"Tentunya terakhir itu pasti kan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan," ujar Yakup.

Yakup mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum telah menyampaikan berbagai masukan dan pertimbangan kepada Jokowi sebelum keputusan diambil.

"Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi," ungkapnya.

Isu dugaan ijazah palsu Jokowi

Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai bahwa isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo selalu mencuat sebagai komoditas politik musiman yang kerap dimunculkan saat suhu politik meningkat.

Padahal, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berkali-kali menyatakan Jokowi merupakan alumni resmi Fakultas Kehutanan.

Pieter menyebut narasi mengenai ijazah palsu itu diangkat seolah-olah sebagai skandal besar yang ditutup-tutupi. 

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu (23/4/2025).

 Mantan Ketua Komisi III DPR ini menekankan, masyarakat perlu melihat lebih jernih penyebab di balik munculnya narasi tersebut.

Ia mendorong publik untuk berpikir rasional agar demokrasi tidak mengalami erosi dari segi nalar dan etika, terlebih di era informasi yang sangat mudah diakses.