2 Program Strategis Walikota Samarinda Andi Harun, Soroti Bedah Rumah demi Menata Area Kumuh

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun berkomitmen untuk menjalankan program strategis Pemkot Samarinda selama lima tahun ke depan. 

Kata dia, di tengah dinamika pembangunan perkotaan yang kian kompleks, dirinya akan melangkah lebih jauh dari sekadar mempercantik wajah Kota Samarinda. 

Di periode keduanya memimpin Kota Samarinda, Andi Harun tidak hanya menegaskan keberlanjutan program prioritas, tetapi juga berjanji, memperkenalkan pendekatan revolusioner dalam penataan kawasan kumuh melalui program konsolidasi tanah dan bangunan. 

Program strategis yang dimaksud Walikota Samarinda, Andi Harun ialah sebagai berikut: 

Baca juga: DPRD Samarinda Dorong Penanganan Area Kumuh, Penuhi Air Bersih dan Infrastruktur Jalan

Pertama, adalah pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Kedua, penataan kota dan pembangunan ekonomi. 

"Namun, yang menjadi sorotan utama adalah evolusi dari program bedah rumah menjadi skema yang lebih komprehensif dan menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh," beber Walikota Andi Harun. 

Jika sebelumnya Pemkot Samarinda hanya mengalokasikan anggaran untuk merenovasi rumah tidak layak huni secara individual, maka ke depan pendekatannya akan menyasar seluruh kawasan secara holistik.

Baca juga: Calon Walikota Samarinda Andi Harun Janji akan Hilangkan Kawasan Kumuh

"Mungkin di setiap daerah, seperti kita tiga tahun lalu punya program bedah rumah," teasnya. 

"Kita turunkan uang misalnya Rp30 juta untuk satu rumah. Tapi di lima tahun ke depan tidak lagi sekadar bedah rumah, tapi saya beri nama konsolidasi tanah dan bangunan,” ujar Walikota Andi Harun.

Konsep Penataan Kota ala Andi Harun

Menurut Walikota Andi Harun, program ini menyasar kawasan-kawasan padat dan tidak tertata yang selama ini rentan terhadap kebakaran, tindak kriminal, hingga ketimpangan akses ruang publik. 

“Kalau bedah rumah, yang berubah hanya rumahnya. Misalnya dalam suatu kawasan kumuh, ada lima rumah yang tidak layak huni, kita bedah rumah, ya sudah selesai begitu saja," ujarnya. 

Tapi lingkungannya tidak. Kalau konsolidasi tanah dan bangunan, di setiap kota ada, termasuk di Samarinda yaitu kawasan tertentu yang rumahnya kayu, jalannya sempit, rawan kebakaran, dan bisa menjadi tempat kriminalitas.

"Seperti sarang narkoba. Anak-anak pun tidak punya ruang bermain yang sehat. Sumpek,” urai Walikota Andi Harun.

Dalam program ini, seluruh kawasan akan ditata ulang, rumah-rumah warga akan dibongkar, jaringan jalan dilebarkan, ruang terbuka hijau dan taman bermain anak dibangun, serta seluruh warga dipastikan memiliki rumah permanen dengan sertifikat yang sah.

“Kita tidak sekadar bedah rumah. Maka kita tawarkan ke masyarakat apakah mau kawasannya kita ubah menjadi satu kawasan sehat. Rumahnya kita bongkar semua, lalu kemudian kita redesign supaya yang awalnya jalan sempit menjadi lebar. Bahkan mungkin penghuni di situ tadinya punya tanah namun tidak punya sertifikat. Jadi program ini jika berhasil dan selesai, maka setelah selesai mereka punya rumah yang permanen dan semuanya sama. Kemudian yang akan kita bangun menjadi sebuah community behavior, pergaulan komunitas di dalamnya menjadi lebih sehat,” tutur Andi Harun.

Program ini akan dilakukan berbasis kawasan dan dimulai secara bertahap.

Untuk tahap awal, Pemkot menargetkan pelaksanaan dimulai pada 2026 di empat kawasan, salah satunya di Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang yang kini telah dalam tahap persiapan.

“Sistemnya kawasan per kawasan. Tapi memang itu tidak mudah dan butuh persetujuan warga. Dan itu tidak gampang. Makanya kita memulai di kawasan kecil, mungkin hanya 15 rumah sampai 20 rumah yang kira-kira tidak terlalu membutuhkan waktu lama,” ungkapnya.

Tantangan Besar Tetap Ada

Walikota Samarinda, Andi Harun juga memastikan bahwa seluruh proses akan dilakukan dengan kolaborasi lintas instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang akan membantu warga mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. 

“Kita lagi petakan semua tapi yang sudah mau berjalan. Kalau sudah selesai sampai mereka punya sertifikat. Kita sudah kerja sama dengan BPN. Sertifikatnya gratis, rumahnya gratis, fasilitas infrastrukturnya terbangun. Manfaatnya bagi pemerintah adalah kita bisa mengurangi, bukan lagi rumah kumuh tapi juga kawasan tertata,” katanya. 

Meski warga tak dibebani biaya, tantangan besar tetap ada, yakni mengajak mereka untuk pindah sementara selama proses penataan berlangsung. 

“Sebenarnya tidak berat bahkan akan kita bayangkan mendapatkan persetujuan masyarakat karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun, hanya saja mereka harus keluar sementara selama setahun. Ini yang sedang kita diskusikan, apakah mereka yang akan mencari tempat dan menyewa tempat selama tempat tinggal mereka direnovasi ataukah bagaimana. Tapi di negara maju dan Jakarta sudah ada yang jalan,” kata Andi Harun.

Ia menegaskan bahwa program ini telah dirancang dengan matang dan akan dieksekusi secara hati-hati. 

Baca juga: Penyediaan Air Bersih di Daerah Kumuh Gunung Sari Ulu, Pemkot Balikpapan Tingkatkan Sumur Bor

“Ini program di periode dua dan sudah kami siapkan dan persiapan berjalan, dan kemungkinan akan dimulai 2026 karena kita tidak boleh grasa-grusu. Harus merencanakannya dengan perencanaan yang sayang, kemudian cara mensosialisasikannya harus ketemu. Komunikasi dengan masyarakat setempat juga harus baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Walikota Andi Harun menyadari bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada dua hal, yakni kebijakan yang bermanfaat dan komunikasi publik yang efektif.

Ia mencontohkan bagaimana pendekatan komunikatif yang baik mampu membalik persepsi masyarakat dari curiga menjadi suportif.

“Kalau dulu mau menata SKM, masyarakat sampai demo dan protes, dan gagal beberapa tahun. Tapi kalau komunikasi publik kita perbaiki, tidak hanya dari Wali Kota, tapi dinas, camat, lurah, dan ketua RT, distribusi komunikasi publik yang baik inilah yang jika bagus, maka mereka akan menyambut,” katanya.

Baca juga: Bappedalitbang Samarinda Ungkap Relokasi Permukiman Kumuh di Samarinda Dalam Bentuk Santunan Dana

Dalam kesempatan ini pun, orang nomor satu di Samarinda ini mengisahkan pengalamannya saat berkunjung ke kawasan penataan Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Jalan Lambung Mangkurat. Alih-alih mendapat penolakan, warga justru menyambut hangat kehadirannya. 

“Beberapa waktu lalu saya ke sana, warga malah menyambut dan justru membuatkan saya minum kopi dan singkong goreng. Jadi bukan hanya mengubah persepsi masyarakat, tapi mereka ikut terlibat dalam program ini karena kemampuan kita tidak sampai kepada kebijakan publik saja, tapi semua elemen masyarakat melakukan komunikasi publik yang baik,” katanya Walikota Andi Harun.

(*)