Tinjau Program MBG di Balikpapan, Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah dan Pastikan Ikut Mengawasi

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, melakukan kunjungan kerja ke SDN 015 Balikpapan Selatan guna meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (25/4). 

Kunjungan ini bertujuan memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat langsung bagi siswa. 

Para siswa SDN 015 Balikpapan Selatan tampak antusias menyambut Program Makan Bergizi Gratis di dalam ruang kelas.

Mengenakan seragam batik sekolah, mereka duduk rapi di bangku masing-masing sambil menunggu giliran untuk menerima makanan. 

Baca juga: Aksi Jenaka Wamendagri Bima Arya Kala Tanya Menu MBG ke Siswa SDN 015 Balikpapan Selatan di Kaltim

Di sisi depan kelas, nampak tumpukan nampan makanan yang telah dipersiapkan di atas meja dengan taplak hijau, siap dibagikan. 

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya, juga mengatakan pengawasan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga masyarakat luas, terutama yang berada di lingkungan sekolah. 

Ia mengatakan bahwa warga memiliki peran penting untuk melaporkan jika terdapat pelaksanaan program yang tidak sesuai.

"Silakan warga, apabila ada yang melihat informasi di sekolah-sekolah, misalnya ada penyimpangan atau ada hal yang tidak sesuai, sampaikan kepada pemerintah daerah," tegas Bima Arya. 

Program MBG yang bertujuan memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar ini, lanjut Bima, memerlukan pengawasan menyeluruh agar manfaatnya tepat sasaran. 

Ia menyebutkan bahwa laporan dari masyarakat akan sangat membantu dalam menjaga kualitas dan ketepatan pelaksanaan program. 

Selain mengajak masyarakat untuk aktif, Wamendagri juga menekankan pentingnya tindak lanjut oleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, Kepala Daerah harus benar-benar menanggapi laporan yang masuk dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. 

Ia menyebut bahwa MBG merupakan gagasan besar dengan target mulia, sehingga perlu dijalankan secara serius di lapangan. 

Bentuk pengawasan dari masyarakat disebutnya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menyukseskan program nasional ini. 

"Pelaksanaannya harus dikawal secara detail oleh semua kepala daerah," tegasnya.