Ganjar Pranowo Ingatkan Kendali dalam Pemerintahan hanya pada Presiden Tak Boleh Ada Matahari Kembar

TRIBUNKALTIM.CO - Ganjar Pranowo ingatkan kendali dalam pemerintahan hanya pada presiden tidak boleh ada 'matahari kembar'.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, memberi tanggapan soal kedatangan para menteri ke rumah Presiden ke-7 Jokowi.

Ganjar Pranowo juga merespons soal isu matahari kembar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada 'matahari kembar'. 

Baca juga: Isu Matahari Kembar: SBY Turun Tangan Beri Peringatan, Alarm Politik Bagi Pemerintahan Prabowo

Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu 'matahari kembar' di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut 'bos', ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

"Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan," kata Ganjar. 

Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

“Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

"Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih," lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu 'matahari kembar' di pemerintahan.