RSUD IA Moeis di Samarinda Kaltim jadi Bertaraf Internasional, Dikelola Tenaga Ahli Kelas Global

“Akan ada pertukaran ilmu dan pengetahuan. Dalam enam bulan pertama, tenaga ahli dari Australia akan datang ke Samarinda, dan kami juga akan mengikuti pelatihan langsung di Australia," terangnya.

Dalam implementasinya, sejumlah profesional dari Australia akan ditempatkan di posisi strategis dalam jajaran manajemen RSUD I.A. Moeis. Kerja sama ini dirancang untuk berjalan selama dua dekade.

"Kerja sama ini dirancang berlangsung selama 20 tahun. Setelah masa kontrak berakhir, seluruh aset akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Samarinda. Jika ingin melanjutkan kerja sama, maka akan dilakukan negosiasi baru," ujar dr. Osa.

Untuk tahap selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan konsorsium tengah menyiapkan negosiasi terkait detail teknis investasi dan pengelolaan rumah sakit. Target pembangunan fisik juga telah ditetapkan dengan kerangka waktu yang jelas.

Untuk pembangunan fisik, konsorsium menargetkan waktu selama 18 bulan setelah penandatanganan kontrak.

"Jika kontrak ditandatangani pada Oktober, maka pembangunan gedung baru akan dimulai sekitar dua hingga tiga bulan setelahnya," ujar dr. Osa.

Selama masa pembangunan berlangsung, layanan medis bagi masyarakat tetap akan diberikan melalui gedung eksisting dengan rencana perpindahan penuh ke gedung baru pada Agustus 2027.

Mengenai pendanaan, investasi awal akan segera digelontorkan begitu kontrak ditandatangani.

Segera setelah Walikota Andi Harun menandatangani kontrak, kurang lebih satu hingga dua bulan kemudian, dana investasi tahap awal akan masuk ke Samarinda.

"Nilai investasi tahap pertama sebesar 15 juta dolar AS atau sekitar Rp230 miliar, yang merupakan sekitar 30 persen dari total investasi. Sisanya, yakni 70 persen, akan disalurkan sekitar dua bulan setelahnya," imbuh dr. Osa.

Total investasi proyek ini mencapai Rp740 miliar. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan empat tower rumah sakit baru, melainkan juga untuk mendukung pengoperasian layanan kesehatan dengan standar pelayanan internasional.

"Mereka tidak hanya membangun gedung, tetapi juga turut terlibat dalam mengoperasikan rumah sakit," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa proyek ini menjadi simbol penting bagaimana layanan publik bisa dibangun melalui inovasi pembiayaan.

Terlebih dibangun melalui skema KPBU, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Meskipun demikian, menurutnya, APBD Samarinda masih tergolong besar dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil. Namun, banyaknya sektor yang perlu dibangun menuntut langkah inovatif. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui investasi KPBU.

"Layanan publik itu tidak harus selalu dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Untuk membangun kemajuan, kita tentu tidak bisa terus-menerus mengandalkan APBD, apalagi jika kita bandingkan, kekuatan fiskal Samarinda kurang lebih setara dengan Jakarta. APBD Jakarta sekitar Rp90 triliun, sedangkan kita hanya Rp5,8 triliun," ujar Walikota Andi Harun. (*)