11 Ribu Warga Bontang tak Terdaftar BPJS, Cek Kabar 14 Persen Penduduk Kaltim Bebas Tunggakan Iuran

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Sebanyak 11 ribu warga Bontang tak terdaftar BPJS Kesehatan sampai saat ini (2025). 

Jika dipersentasikan warga yang belum terdaftar BPJS KEsehatan di Bontang sekitar 6 persen.

Cek juga kabar 14 persen masyarakat Kaltim bebas tunggakan BPJS.

Lantaran wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan tahun 2025 kabarnya bakal diterapkan pemerintah pusat.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: PUPR dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Profesionalisme Jasa Konstruksi di Kalimantan Lewat Workshop

11 Ribu Warga Bontang Belum Terdaftar BPJS

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pemerintah akan menyiapkan skema bantuan iuran bagi masyarakat yang kesulitan membayar premi BPJS.

“Sebagian besar yang tidak aktif adalah warga yang berhenti bekerja sehingga tidak mampu membayar. Pemerintah akan membantu melalui alokasi APBD dan koordinasi dengan Pemprov,” ujar Neni, Selasa (28/10/2025).

Ia menyebut, saat ini cakupan BPJS aktif di Kota Bontang telah mencapai 94 persen, dan target pemerintah adalah mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC).

Data itu terkonfirmasi dalam Forum konsultasi publik yang digelar Dinas Kesehatan, sebagai wadah bagi pemerintah menyerap aspirasi masyarakat terkait peningkatan layanan kesehatan.

“Forum itu kami gunakan untuk menerima masukan dari warga agar pelayanan kesehatan di Bontang makin berkualitas,” tambahnya.

Selain membahas persoalan BPJS dalam rapat, sambung Neni, juga menyinggung edukasi pencegahan DBD, penanganan limbah dapur SPPG dan terutama depo air minum isi ulang di Kota Bontang. 

Baca juga: Pemutihan Iuran BPJS 2025 Nunggak Disambut Baik, 14 Persen Warga Kaltim Berpeluang Aktif Kembali

Ia menjelaskan, dari sekitar 100 depo air yang beroperasi, hanya 16 depo yang memiliki izin resmi. Kendala utamanya adalah biaya uji laboratorium yang tinggi.

Sebagai solusi, Pemkot Bontang melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) akan menerapkan sistem digital berbasis barcode yang menampilkan hasil uji kualitas air secara terbuka.

“Sistem ini memungkinkan publik mengakses hasil uji laboratorium. Hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan,” jelas Neni.

Menurutnya, sistem digital ini menjadi langkah adil bagi pelaku usaha kecil sekaligus menjaga keamanan air minum bagi masyarakat